Kemudahan Berbisnis

SEJUMLAH pekerjaan besar menghadang pemerintah untuk mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Walau demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya tidak peduli dengan segala rintangan yang ada. Tahun depan Presiden menargetkan peringkat kemudahan berbisnis di negeri ini melesat ke level ke-40 dari 189 negara. Pekerjaan besar itu meliputi perhatian khusus kepada 15 institusi pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, dan sekitar 19 pekerjaan rumah yang harus ditangani bersama-sama. Rupanya, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak puas peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia yang bertengger di level ke-109 pada tahun lalu atau hanya naik tipis dari level ke-120 pada 2014. Bandingkan peringkat negara serumpun seperti Malaysia pada level ke-18 dan Thailand di posisi ke-49. Bisakah melewati peringkat kemudahan berbisnis di Negeri Gajah Putih?

Usai Rapat Kabinet Terbatas yang khusus membahas bagaimana mendongkrak kemudahan berbisnis di Indonesia pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyebut ada 10 indikator dalam memetakan pekerjaan besar yang harus dituntaskan, meliputi cara memulai usaha, perizinan, pendaftaran properti, kelistrikan, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, akses kredit, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan usaha, serta perlindungan terhadap investor minoritas. Presiden berjanji akan meninjau berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendukung kelancaran kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di negeri ini.

Untuk merealisasikan target yang dipatok Presiden Jokowi dalam waktu dua tahun dengan lompatan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia secara signifikan bukanlah hal mudah. Karena itu, para pembantu Presiden terutama yang berhubungan langsung dengan perekonomian diminta membuat terobosan baru. Selain itu, pengelola badan usaha milik negara (BUMN) juga harus berperan signifikan dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Persoalan bagaimana caranya mewujudkan target tersebut, Jokowi dengan gaya khasnya menegaskan, “Bukan urusan saya, urusan para menteri dan kepala BKPM, urusan gubernur,” ujarnya.

Indikator kemudahan berbisnis pada suatu negara setidaknya dapat dilihat dari realisasi investasi, baik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Bagaimana realisasi investasi dalam setahun pemerintahan Presiden Jokowi? Berdasarkan publikasi terbaru BKPM, realisasi investasi tercatat sebesar Rp545,4 triliun pada 2015 atau naik 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 1,435 juta orang atau naik tipis sekitar 0,3% dari 2014 yang tercatat 1,430 juta orang. Dan, realisasi investasi 2015 melampaui target yang dipatok sebesar Rp519,5 triliun, terdiri atas PMA senilai Rp365,9 triliun dan PMDN sebesar Rp179,5 triliun. Adapun penyebaran realisasi investasi sudah memperlihatkan keseimbangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar Rp296,7 triliun dan senilai Rp248,7 triliun.

Tercatat, kontribusi investasi terbesar berasal dari lima negara. Urutan pertama ditempati Singapura dengan total investasi sebesar USD5,9 miliar, menyusul Malaysia dengan nilai investasi USD3,1 miliar di peringkat kedua. Selanjutnya, posisi ketiga bertengger Jepang dengan investasi sekitar USD2,9 miliar, dan urutan keempat bercokol Belanda dengan investasi sebesar USD1,3 miliar, serta posisi kelima terdaftar Korea Selatan dengan investasi senilai USD1,2 miliar. Sementara China yang banyak disebut membiayai sejumlah proyek besar justru realisasi investasinya di Indonesia hanya berada di urutan kesembilan senilai USD628,3 juta.

Langkah pemerintah untuk mendongkrak kemudahan berbisnis di Indonesia memang tak bisa ditawar lagi meski peringkat yang dipatok Presiden Jokowi pada level ke-40 di antara 189 negara dalam jangka waktu dua tahun ke depan terkesan kurang realistis. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih dalam jangkauan radar investor dunia karena negeri ini di mata investor asing memiliki daya tahan tersendiri di tengah gejolak perekonomian global dibandingkan negara lainnya.