Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah dan Forkominda di Bogor, Bahas Apa?
Rabu, 18 Januari 2023 - 17:31 WIB
loading...
A
A
A
"Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan Tahun Baru," kata Tito.
Dalam Rakornas kali ini, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha; penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial; serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan.
"Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Tito.
Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP. Baca juga: Dirjen Dukcapil Kemendagri Dinilai Sukses Lakukan Terobosan Data Kependudukan
Adapun peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 Kabinda, 29 Kepala Perwakilan BI di provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam Rakornas kali ini, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha; penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial; serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan.
"Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Tito.
Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP. Baca juga: Dirjen Dukcapil Kemendagri Dinilai Sukses Lakukan Terobosan Data Kependudukan
Adapun peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 Kabinda, 29 Kepala Perwakilan BI di provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.
(kri)
Lihat Juga :
