Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah dan Forkominda di Bogor, Bahas Apa?

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023. Forum ini membahas upaya mengendalikan inflasi di daerah pada 2023.

Rakornas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, itu dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (17/1/2023). Kegiatan yang bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi ini diikuti 4.545 orang, terdiri 239 dari instansi pusat dan 3.257 dari daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Salah satunya sejak Oktober 2022, menggelar rapat koordinasi rutin mingguan yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, Forkominda, pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Tito, berkat kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah, saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif. "Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7%," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Tito mengklaim tingkat inflasi terkendali dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh BPS yaitu pada September 2022 sebesar 5,95%, Oktober 2022 turun menjadi 5,71%, November 2022 menjadi 5,42%, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51%.

"Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan Tahun Baru," kata Tito.

Dalam Rakornas kali ini, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha; penanganan Covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial; serta stabilitas politik, hukum, keamanan, dan pengawasan.

"Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah," kata Tito.

Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.

Adapun peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 Kabinda, 29 Kepala Perwakilan BI di provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.