Hindari Kesalahan Persepsi, Sosialisasi KUHP Baru Harus Digencarkan
Jum'at, 13 Januari 2023 - 11:54 WIB
loading...
Acara Sosialisasi KUHP yang digelar Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1/2023). Foto/Dok. SINDONews
A
A
A
PADANG - Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KHUP ) baru layak disebut KUHP nasional. Kehadirannya patut disambut baik dan harus benar-benar disosialisasikan ke tengah masyarakat.
KUHP nasional ini akan mulai berlaku efektif tiga tahun terhitung sejak diundangkan. Selama masa transisi itu, perlu sosialisasi substansi KUHP ini kepada seluruh masyarakat serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.
“Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan,” kata Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) R Benny Riyanto di sela acara Sosialisasi KUHP yang digelar Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1/2023). Baca juga: Presiden Jokowi Sahkan UU KUHP, Mulai Berlaku pada 2026
Prof Benny mengusulkan perlunya training of trainers agar para akademisi, praktisi, dan penegak hukum betul-betul menguasai norma, semangat, serta nilai-nilai yang dikandung KUHP nasional ini. Ini merupakan sarana pemahaman kepada para stakeholder yang terlibat, terutama penegak hukum.
“Karena ini kan merupakan suatu modernisasi sistem hukum Indonesia. Tidak hanya penegak hukum saja, tetapi para akademisi juga, kedepannya perlu kita melakukan training of trainers (ToT) kepada para seluruh stakeholder yang ada," ujarnya.
KUHP nasional ini akan mulai berlaku efektif tiga tahun terhitung sejak diundangkan. Selama masa transisi itu, perlu sosialisasi substansi KUHP ini kepada seluruh masyarakat serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.
“Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan,” kata Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) R Benny Riyanto di sela acara Sosialisasi KUHP yang digelar Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (Mahupiki) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/1/2023). Baca juga: Presiden Jokowi Sahkan UU KUHP, Mulai Berlaku pada 2026
Prof Benny mengusulkan perlunya training of trainers agar para akademisi, praktisi, dan penegak hukum betul-betul menguasai norma, semangat, serta nilai-nilai yang dikandung KUHP nasional ini. Ini merupakan sarana pemahaman kepada para stakeholder yang terlibat, terutama penegak hukum.
“Karena ini kan merupakan suatu modernisasi sistem hukum Indonesia. Tidak hanya penegak hukum saja, tetapi para akademisi juga, kedepannya perlu kita melakukan training of trainers (ToT) kepada para seluruh stakeholder yang ada," ujarnya.
Lihat Juga :
