Politikus Senior PPP Anggap Romahurmuziy Tak Layak Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai
Senin, 02 Januari 2023 - 15:03 WIB
loading...
Terdakwa kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Romahurmuziy mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/1/2020). FOTO/DOK.SINDOnews/SUTIKNO
A
A
A
JAKARTA - Penunjukkan Muhammad Romahurmuziy menjadi Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP mendapat kritikan dari internal. Jabatan itu dinilai tidak layak karena Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, baru saja menyelesaikan hukuman pidana atas kasus korupsi.
Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Anwar Sanusi mengatakan, Romy memang sudah menjalani hukuman atas kasus hukum yang menjeratnya. Secara aturan, mantan Ketua Umum PPP itu juga diperbolehkan kembali berpolitik.
"Persidangan itu tuntutan jaksa di bawah lima tahun, jadi kalau menurut KUHP memang kalau di bawah 5 tahun itu istilahnya bisa kembali ke politik. Ditambah lagi memang kemudian dia mengajukan banding kan diputuskan satu tahun lebih, potong kurungan bulan puasa sudah lepas karena sudah menjalani hukuman," kata Anwar saat dihubungi, Senin (2/1/2023).
Baca juga: Aktif Kembali di PPP Jelang Pemilu 2024, Ini Jabatan Baru Romahurmuziy
Majelis hakim dalam putusannya juga tidak tidak mencabut hak politik Romy, sehingga pintu kembali ke dunia politik sangat terbuka. Secara yuridis formal, Romy masih berhak menjadi pengurus parpol, calon legislatif (caleg), atau jabatan politik lainnya.
"Kalau bicara hukum positif memang dia aman," katanya.
Namun yang menjadi persoalan, kata Anwar, Romy menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP menggantikan Muhammad Mardiono, yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP. Sebagai politikus senior PPP, Anwar tidak setuju karena ada pelanggaran etika, sehingga Romy tidak layak mengemban jabatan tersebut.
Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Anwar Sanusi mengatakan, Romy memang sudah menjalani hukuman atas kasus hukum yang menjeratnya. Secara aturan, mantan Ketua Umum PPP itu juga diperbolehkan kembali berpolitik.
"Persidangan itu tuntutan jaksa di bawah lima tahun, jadi kalau menurut KUHP memang kalau di bawah 5 tahun itu istilahnya bisa kembali ke politik. Ditambah lagi memang kemudian dia mengajukan banding kan diputuskan satu tahun lebih, potong kurungan bulan puasa sudah lepas karena sudah menjalani hukuman," kata Anwar saat dihubungi, Senin (2/1/2023).
Baca juga: Aktif Kembali di PPP Jelang Pemilu 2024, Ini Jabatan Baru Romahurmuziy
Majelis hakim dalam putusannya juga tidak tidak mencabut hak politik Romy, sehingga pintu kembali ke dunia politik sangat terbuka. Secara yuridis formal, Romy masih berhak menjadi pengurus parpol, calon legislatif (caleg), atau jabatan politik lainnya.
"Kalau bicara hukum positif memang dia aman," katanya.
Namun yang menjadi persoalan, kata Anwar, Romy menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP menggantikan Muhammad Mardiono, yang kini menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP. Sebagai politikus senior PPP, Anwar tidak setuju karena ada pelanggaran etika, sehingga Romy tidak layak mengemban jabatan tersebut.
Lihat Juga :
