Pemerintah Didorong Segera Terbitkan Inpres Larangan Ideologi Bertentangan dengan Pancasila
Selasa, 27 Desember 2022 - 12:49 WIB
loading...
A
A
A
Untuk itulah, kata Nurwakhid, BNPT didalam tugasnya memformulasikan kebijakan pentahelix bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme harus dilaiukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir dengan melibatkan multipihak, pemerintah yaitu kementerian, lembaga, maupun pemda. Kemudian pihak masyarakat yaitu komunitas yang ada di masyarakt, terutama ormas keagamaan. Kemudian melibatkan civitas akamdekia, media, dan tentunya para pengusaha.
"Di sinilah pentingnya Inpres, supaya menjadi gerakan nasional sampai ke bawah, sampai ke tingkat kabupaten/kota sebagai gerakan nasional untuk mencegah dan mengantsipiasi segala bentuk gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” kata Nurwakhid.
Rakornas Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT dihadiri ormas-ormas anggota LPOI dan LPOK antara lain PBNU, Muhammadiyah, Perti, Al Washliyah, Nahdaltul Wathon, DDI, Mathlaul Anwar, Syarikat Islam Indonesia, PUI, Muslimat NU, Persis, Aisyiyah, PITI, PGI, KWI, PHDI, Matakin, Walubi, Permabudi, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan.
"Di sinilah pentingnya Inpres, supaya menjadi gerakan nasional sampai ke bawah, sampai ke tingkat kabupaten/kota sebagai gerakan nasional untuk mencegah dan mengantsipiasi segala bentuk gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme,” kata Nurwakhid.
Rakornas Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT dihadiri ormas-ormas anggota LPOI dan LPOK antara lain PBNU, Muhammadiyah, Perti, Al Washliyah, Nahdaltul Wathon, DDI, Mathlaul Anwar, Syarikat Islam Indonesia, PUI, Muslimat NU, Persis, Aisyiyah, PITI, PGI, KWI, PHDI, Matakin, Walubi, Permabudi, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan.
(abd)
Lihat Juga :
