PPKM Akan Dihentikan, Capaian Vaksinasi Covid-19 Perlu Dikejar
Sabtu, 24 Desember 2022 - 06:44 WIB
loading...
Vaksinasi dinilai perlu terus ditingkatkan agar pengendalian Covid-19 di Indonesia bisa secara berkelanjutan. Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Seiring semakin terkendalinya penanganan Covid-19 , Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menyudahi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ). Rencananya, keputusan presiden (Keppres) tentang penghentian PPKM akan diterbitkan.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai capaian vaksinasi perlu terus ditingkatkan agar pengendalian Covid-19 di Indonesia bisa secara berkelanjutan. "Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi ini terkendali itu adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan," ujarnya, Sabtu (24/12/2022).
Menurutnya, cakupan vaksinasi primer dan booster harus di atas 80 - 85 persen. Sementara itu, data WHO menyebutkan bahwa per Desember ini cakupan vaksinasi penuh, yakni dosis pertama dan kedua serta booster pertama belum mencapai 80 persen.
Baca juga: PPKM Akan Dihentikan, Satgas Covid-19 Minta Tetap Jaga Prokes dan Vaksinasi
"Ini harus dikejar, karena ini akan membuat kita percaya diri lebih besar," tuturnya.
Sedangkan hal lain yang dinilai perlu terus diperhatikan adalah apakah Covid-19 yang saat ini menyebar di China bermutasi atau tidak. Selain itu, perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus konsisten.
Apalagi, mobilitas masyarakat saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diperkirakan puluhan ribu orang. "Nataru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati Nataru ini, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinspinya adalah terapkan 5M," imbuhnya.
Kendati demikian, dia melihat situasi pengendalian Covid-19 di Indonesia secara umum sudah jauh lebih baik. Adapun salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah masyarakat yang terinfeksi.
Kemudian, beban di fasilitas kesehatan dan kasus kematian. Namun, kata dia, indikator tersebut belum menenangkan, terlebih jika melihat kondisi global.
Pasalnya, kasus Covid-19 di beberapa negara masih cukup tinggi, seperti di China dan India.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan saat ini kasus harian Covid-19 sudah turun ke angka 1.200-an. Angka tersebut cukup terkendali. Namun, sebelum memutuskan menghentikan PPKM, dirinya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa rencana pemerintah mengakhiri PPKM merupakan bentuk penyesuaian kebijakan. Kata Wiku, penanganan pasien akan terus berjalan selama kasus Covid-19 masih ada.
"Penyesuaian kebijakan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans, dan komunikasi publik untuk menjaga kekebalan kelompok agar selalu tinggi. Itu hal utama yang dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat," tutur Wiku.
Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai capaian vaksinasi perlu terus ditingkatkan agar pengendalian Covid-19 di Indonesia bisa secara berkelanjutan. "Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi ini terkendali itu adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan," ujarnya, Sabtu (24/12/2022).
Menurutnya, cakupan vaksinasi primer dan booster harus di atas 80 - 85 persen. Sementara itu, data WHO menyebutkan bahwa per Desember ini cakupan vaksinasi penuh, yakni dosis pertama dan kedua serta booster pertama belum mencapai 80 persen.
Baca juga: PPKM Akan Dihentikan, Satgas Covid-19 Minta Tetap Jaga Prokes dan Vaksinasi
"Ini harus dikejar, karena ini akan membuat kita percaya diri lebih besar," tuturnya.
Sedangkan hal lain yang dinilai perlu terus diperhatikan adalah apakah Covid-19 yang saat ini menyebar di China bermutasi atau tidak. Selain itu, perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus konsisten.
Apalagi, mobilitas masyarakat saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diperkirakan puluhan ribu orang. "Nataru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati Nataru ini, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinspinya adalah terapkan 5M," imbuhnya.
Kendati demikian, dia melihat situasi pengendalian Covid-19 di Indonesia secara umum sudah jauh lebih baik. Adapun salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah masyarakat yang terinfeksi.
Kemudian, beban di fasilitas kesehatan dan kasus kematian. Namun, kata dia, indikator tersebut belum menenangkan, terlebih jika melihat kondisi global.
Pasalnya, kasus Covid-19 di beberapa negara masih cukup tinggi, seperti di China dan India.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan saat ini kasus harian Covid-19 sudah turun ke angka 1.200-an. Angka tersebut cukup terkendali. Namun, sebelum memutuskan menghentikan PPKM, dirinya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa rencana pemerintah mengakhiri PPKM merupakan bentuk penyesuaian kebijakan. Kata Wiku, penanganan pasien akan terus berjalan selama kasus Covid-19 masih ada.
"Penyesuaian kebijakan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans, dan komunikasi publik untuk menjaga kekebalan kelompok agar selalu tinggi. Itu hal utama yang dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat," tutur Wiku.
(rca)
Lihat Juga :
