Pangi Chaniago: Kisruh Dialog UGM Cerminan Menumpuknya Kemarahan Publik
Kamis, 18 Juni 2026 - 23:46 WIB
loading...
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. Foto: Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai kericuhan yang terjadi dalam dialog "Kopdar Bareng Mas Dar" di Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak dapat dilepaskan dari akumulasi ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, Pangi menyatakan tindakan membubarkan atau mengganggu jalannya diskusi tetap tidak dapat dibenarkan dalam prinsip demokrasi.
"Itu tidak boleh dibenarkan. Sampai kiamat enggak boleh dibenarkan. Karena itu keluar dari asas-asas demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi bertajuk ‘Kisruh Diskusi UGM: Ruang Dialog atau Konflik?’ yang disiarkan iNews, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, di balik kericuhan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar. Menurutnya, belakangan ini telah terdapat penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan telah berlangsung dalam waktu cukup lama.
Baca juga: Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Qodari: Kalau Hanya Tuntutan, Bukan Demokrasi
Menurut Pangi, distrust publik tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mengaitkannya dengan kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari isu harga kebutuhan pokok, energi, hingga pengelolaan program negara yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
"Misalnya kalau dulu kan kenaikan bensin itu BBM itu kan harus di DPR, harus penuh kehati-hatian, deliberatif. Tapi itu kan dinormalisasi oleh rezim sebelumnya juga. Tiba-tiba naik malam hari, tiba-tiba turun siang hari," katanya.
"Itu tidak boleh dibenarkan. Sampai kiamat enggak boleh dibenarkan. Karena itu keluar dari asas-asas demokrasi," kata Pangi dalam program Interupsi bertajuk ‘Kisruh Diskusi UGM: Ruang Dialog atau Konflik?’ yang disiarkan iNews, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, di balik kericuhan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar. Menurutnya, belakangan ini telah terdapat penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan telah berlangsung dalam waktu cukup lama.
Baca juga: Diskusi Budiman-Nusron-Sudaryono di UGM Dibubarkan Mahasiswa, Qodari: Kalau Hanya Tuntutan, Bukan Demokrasi
Menurut Pangi, distrust publik tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mengaitkannya dengan kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari isu harga kebutuhan pokok, energi, hingga pengelolaan program negara yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
"Misalnya kalau dulu kan kenaikan bensin itu BBM itu kan harus di DPR, harus penuh kehati-hatian, deliberatif. Tapi itu kan dinormalisasi oleh rezim sebelumnya juga. Tiba-tiba naik malam hari, tiba-tiba turun siang hari," katanya.
Lihat Juga :
