LPSK: 4.550 Korban Investasi Bodong Ajukan Permohonan Ganti Rugi
Jum'at, 23 Desember 2022 - 15:07 WIB
loading...
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku, menerima 4.550 pengajuan permohonan ganti rugi korban investasi bodong. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) merilis hasil laporan penelaahan pengajuan permohonan restitusi atau ganti rugi atas kasus perkara 15 platform robot trading dan investasi ilegal. Diketahui, LPSK menerima 4.550 pengajuan sejak bulan Maret-Desember 2022, yang merupakan korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, TPPU merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Ia mengungkapkan, perkara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga memerlukan pengembalian kerugian korban yang berasal dari aset-aset hasil kejahatan.
"Berdasarkan UU itu, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK memiliki kewenangan salah satunya, yaitu melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi (pasal 12A ayat 1 huruf i)," ujar Edwin dalam jumpa pers di Gedung LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (23/12/2022).
Baca juga: 230 Korban Robot Trading Net89 Datangi LPSK, Ajukan Permohonan Ganti Rugi
Dari total 4.550 pengajuan tersebut, hanya 4063 permohonan yang dikabulkan oleh LPSK. "Sisanya, sebanyak 487 permohonan tidak dapat dilakukan proses penghitungan karena tidak dapat memberikan data dukung atas kerugian, seperti pemohon dalam perkara Evotrade," terang Edwin.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan, TPPU merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK. Ia mengungkapkan, perkara tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga memerlukan pengembalian kerugian korban yang berasal dari aset-aset hasil kejahatan.
"Berdasarkan UU itu, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK memiliki kewenangan salah satunya, yaitu melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi (pasal 12A ayat 1 huruf i)," ujar Edwin dalam jumpa pers di Gedung LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (23/12/2022).
Baca juga: 230 Korban Robot Trading Net89 Datangi LPSK, Ajukan Permohonan Ganti Rugi
Dari total 4.550 pengajuan tersebut, hanya 4063 permohonan yang dikabulkan oleh LPSK. "Sisanya, sebanyak 487 permohonan tidak dapat dilakukan proses penghitungan karena tidak dapat memberikan data dukung atas kerugian, seperti pemohon dalam perkara Evotrade," terang Edwin.
Lihat Juga :
