Tuan Guru Bajang: Jangan Mendikotomikan Agenda Keumatan dengan Agenda Kebangsaan
loading...
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi menjadi keynote speech dalam acara Muslim Choice Award yang kelima, di Ballroom Hotel Park Hyatt, Jakarta, Jumat (9/12/2022) malam. Foto: MPI/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Kegiatan keumatan tidak boleh dikotomikan dari agenda kebangsaan. Dua agenda tersebut harus sama-sama sejalan, dibangun demi kemaslahatan bersama.
Pandangan itu disamaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dalam acara Muslim Choice Award, di Ballroom Hotel Park Hyatt Jakarta, Jumat (9/12/2022) malam.
"Agenda kebangsaan itulah agenda keumatan. Agenda keumatan itulah agenda kebangsaan, jangan sampai kita memformulasikan agenda keumatan tetapi itu ternyata tidak in line berjalan seiring dengan gerak bangsa kita," kata TGB.
Sebagai umat muslim yang tinggal di Indonesia, TGB menyebutkan dalam merancang agenda keumatan harus sesuai dengan ideologi negara. Menurutnya, bangsa Indonesia dari awal berdirinya sudah menyepakati apa dasar konstitusinya.
"Kita di Indonesia ini sudah menyepakati negara bangsa konstitusional, ada dokumen metayuridis Pancasila UUD yang perumusnya adalah sebagian ulama," ucapnya.
Pandangan itu disamaikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dalam acara Muslim Choice Award, di Ballroom Hotel Park Hyatt Jakarta, Jumat (9/12/2022) malam.
"Agenda kebangsaan itulah agenda keumatan. Agenda keumatan itulah agenda kebangsaan, jangan sampai kita memformulasikan agenda keumatan tetapi itu ternyata tidak in line berjalan seiring dengan gerak bangsa kita," kata TGB.
Sebagai umat muslim yang tinggal di Indonesia, TGB menyebutkan dalam merancang agenda keumatan harus sesuai dengan ideologi negara. Menurutnya, bangsa Indonesia dari awal berdirinya sudah menyepakati apa dasar konstitusinya.
"Kita di Indonesia ini sudah menyepakati negara bangsa konstitusional, ada dokumen metayuridis Pancasila UUD yang perumusnya adalah sebagian ulama," ucapnya.
(thm)
Explore More