Demokrat Tegaskan Isu Perpanjangan Jabatan Bentuk Pengkhianatan Demokrasi
Jum'at, 09 Desember 2022 - 12:09 WIB
loading...
Politikus senior Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan menegaskan, isu perpanjangan jabatan Presiden, bentuk pengkhianatan demokrasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu perpanjangan jabatan Presiden yang dihembuskan elite politik dan pemerintahan dinilai sebagai wujud pengkhianatan terhadap demokrasi di era reformasi. Hal ini ditegaskan politikus senior Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan.
Syarif Hasan menyampaikan pandangannya itu dalam merespons pernyataan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang menyebutkan pemerintahan Jokowi perlu dilanjutkan.
"Kalau pernyataan itu benar, maka saya tegaskan bahwa itu pemikiran usaha untuk merusak konstitusi kita dan demokrasi yang sangat baik yang sedang kita tegakkan bersama di Indonesia," ujar Syarif Hasan ketika dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Syarif menegaskan, tidak ada hubungannya antara kepuasan rakyat dengan upaya untuk melanggar konstitusi negara. "Hak demokrasi Rakyat yang harus kita patuhi," pungkas Syarif Hasan.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan, patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," jelasnya.
Sehingga kata Kamhar jika saat ini Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, menjadi anakronisme atau tak relevan. Apalagi wacana penundaan pemilu, lebih tak relevan lagi.
"Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet jangan pernah berniat apalagi bertindak menghianati rakyat," pungkas Kamhar Lakumani.
Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam rilis Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022), Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan 73,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, menunjukkan ada korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat kembali dipimpin Jokowi.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," ucap Bambang Soesatyo.
Syarif Hasan menyampaikan pandangannya itu dalam merespons pernyataan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang menyebutkan pemerintahan Jokowi perlu dilanjutkan.
"Kalau pernyataan itu benar, maka saya tegaskan bahwa itu pemikiran usaha untuk merusak konstitusi kita dan demokrasi yang sangat baik yang sedang kita tegakkan bersama di Indonesia," ujar Syarif Hasan ketika dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (9/12/2022).
Baca juga: Masinton Tegaskan PDIP Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Syarif menegaskan, tidak ada hubungannya antara kepuasan rakyat dengan upaya untuk melanggar konstitusi negara. "Hak demokrasi Rakyat yang harus kita patuhi," pungkas Syarif Hasan.
Sementara itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan, patut diduga pernyataan Bamsoet adalah bentuk dukungan pada perpanjangan masa jabatan Presiden atau Jokowi 3 periode.
"Jika demikian adanya, tentu Ini kita sayangkan. Ini menjadi pembegalan demokrasi dan penghianatan reformasi. Pernyataan Bamsoet terkait Pilkada serentak 2024 dengan berbagai argumentasi yang disampaikan lebih pas dan relevan jika disampaikan pada 2020 atau 2021 yang lalu," ungkap Kamhar Lakumani.
Baca juga: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Akan Lahirkan Otoriterianisme
Ia mengungkapkan pada saat itu sebenarnya di Komisi II DPR seluruh kelompok fraksi berpandangan untuk tetap dilaksanakan Pilkada pada 2022 dan 2023, namun pemerintah yang meminta agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 2024.
"Partai Demokrat pun pada masa itu berpandangan agar Pilkada tetap diselenggarakan pada 2022 dan 2023, namun ketika pemerintah telah memutuskan tetap mengacu pada UU Pemilu tanpa ada revisi semua partai termasuk Partai Demokrat menyesuaikan," jelasnya.
Sehingga kata Kamhar jika saat ini Bamsoet kembali menyampaikan wacana tentang ini, menjadi anakronisme atau tak relevan. Apalagi wacana penundaan pemilu, lebih tak relevan lagi.
"Berbagai survei terkait ini telah dilakukan dan hasilnya rakyat tak menghendaki penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan. Sebagai wakil rakyat sebaiknya Bamsoet jangan pernah berniat apalagi bertindak menghianati rakyat," pungkas Kamhar Lakumani.
Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam rilis Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Kamis (8/12/2022), Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan 73,2 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, menunjukkan ada korelasi angka tersebut dengan keinginan masyarakat kembali dipimpin Jokowi.
"Pertanyaan pentingnya bagi saya bukan soal puas atau tidak puasnya publik. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," ucap Bambang Soesatyo.
(maf)
Lihat Juga :
