Komisi V DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebankan Rakyat Soal Rumah
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:00 WIB
loading...
A
A
A
Dari skema terdahulunya, Irwan melanjutkan, upaya pemerintah masih dirasa belum signifikan dalam mengatasi permasalahan penyediaan rumah untuk rakyat. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi penyaluran FLPP dan SSB sudah mencapai jumlah 917.562 unit, dan penyaluran SBUM mencapai 682. 958 unit.
"Berdasarkan data Bappenas yang menunjukkan saat ini baru 40,05% rumah tangga di Indonesia yang menghuni Rumah Layak. Terus skema terdahulu belum berjalan signifikan. Kok muncul skema baru seperti tapera," tukasnya.
Kemudian dia melanjutkan, beberapa pengusaha properti juga pada akhirnya terdampak akibat skema baru Tapera ini. Mereka banyak membangun rumah tapi tidak terisi karena syarat kredit rumit bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menambahkan, rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi pemerintah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat, seperti penyediaan perumahan bagi MBR ini.
"Seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya. Ini kritik saya," pungkasnya.
"Berdasarkan data Bappenas yang menunjukkan saat ini baru 40,05% rumah tangga di Indonesia yang menghuni Rumah Layak. Terus skema terdahulu belum berjalan signifikan. Kok muncul skema baru seperti tapera," tukasnya.
Kemudian dia melanjutkan, beberapa pengusaha properti juga pada akhirnya terdampak akibat skema baru Tapera ini. Mereka banyak membangun rumah tapi tidak terisi karena syarat kredit rumit bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini menambahkan, rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi pemerintah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat, seperti penyediaan perumahan bagi MBR ini.
"Seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya. Ini kritik saya," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
