Pemda Didorong Genjot Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada pekan lalu. Rakornas dokus membahas penyerapan APBD, penanganan inflasi , dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) tahun 2022.

Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, rakornas penting untuk mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Rakor seperti ini sangat strategis dengan harapan realisasi APBD bisa maksimal, inflasi terkendali, dan penanganan dampak inflasi bisa optimal. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan semakin baik lagi," kata Fatoni dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).



Fatoni mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi. "Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Dalam keadaan darurat dan kondisi mendesak, kata Fatoni, daerah bisa menganggarkan pada APBD perubahan. "Termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran," ujarnya.

Fatoni menjelaskan, dasar penggunaan BTT sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) pada peraturan itu disebutkan bahwa keadaan darurat meliputi beberapa hal. Pertama, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Kedua, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Ketiga, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Baca juga: Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah

"Sementara berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) menyatakan bahwa keperluan mendesak meliputi, pertama, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Kedua, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Ketiga, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keempat, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan/atau masyarakat," kata Fatoni.

Di sisi lain, Fatoni menekankan pentingnya pemda membantu pengendalian inflasi di daerah dengan melakukan berbagai strategi dan inovasi. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurut Fatoni, pemda dapat mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, dan dapat melaksanakan gerakan hemat energi.

Selain itu, pemda dapat melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antardaerah, mengintensifkan jaring pengaman sosial, dan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI) untuk mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota.

"Upayakan inflasi ini sebagai isu prioritas, membangun sinergi semua stakeholder dan jangan membuat masyarakat panik serta buat masyarakat agar tetap tenang," kata Fatoni.