Membangun Sumber Ekonomi Baru Menghadapi Ancaman Resesi Global

Kamis, 01 Desember 2022 - 15:15 WIB
loading...
Membangun Sumber Ekonomi Baru Menghadapi Ancaman Resesi Global
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Perindo Jeannie Latumahina. FOTO/DOKUMEN PRIBADI
A A A
Jeannie Latumahina
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Perindo

SEBAGAIMANA diketahui gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui usaha di bidang sektor padat karya, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Kebangkitan industri padat karya di Bangladesh dan Vietnam, terutama bidang tekstil yang menjanjikan kemudahan dan upah buruh lebih murah dibanding Indonesia, serta membanjirnya impor pakaian bekas, menjadi penyebab turunnya turunnya pesanan hingga 50%.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek hingga saat ini telah menyalurkan klaim sebesar Rp18 miliar kepada karyawan yang terkena PHK dengan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tengah mencermati potensi gelombang PHK di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tiga sektor ini mulai menyusut sejak Agustus 2022. Gelombang PHK berpotensi berlanjut akibat resesi global di tahun depan. Proyeksi ekonomi global sendiri susut dari tahun ini sebesar 3,2% menjadi 2,9% untuk 2023. Imbasnya, para pelaku usaha mengalami kecemasan (scaring effect) untuk melakukan investasi maupun ekspansi bisnis.

Imbas memburuknya ekonomi dunia juga telah mengancam banyak usaha startup, termasuk di antaranya Amazon, Meta, Twitter, Shopee, dan juga Gojek Tokopedia (GoTo). Manajemen menyebutkan GoTo telah melakukan PHK kepada 1.300 orang atau 12% dari total karyawannya di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India.

GoTo mengklaim banyak melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama. Pada akhir kuartal kedua 2022, perusahaan telah melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

Membangun Hilirisasi Industri Minerba
Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor komoditas minerba dalam bentuk mentah. Selain memberikan nilai tambah berkali lipat, hilirisasi industri minerba telah menambah lapangan pekerjaan dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk melanjutkan inisiatif ini.

Pengembangan hilirisasi industri minerba bukan hal yang mudah, karena selama ini negara industrialis adalah pasar bahan mentah hasil tambang bertahun-tahun hingga sebelum Indonesia merdeka di masa penjajahan. Perjuangan ini sungguh perlu mendapat dukungan seluruh masyarakat luas Indonesia.

Presiden Jokowi pada awal 2020 telah melarang ekspor biji nikel mentah, sejak berdirinya smelter pengolahan nikel di Sulawesi. Kebijakan ini berakibat adanya gugatan dari negara Uni Eropa yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari impor mentah biji nikel. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan memakai jasa pengacara paling ulung untuk menghadapi gugatan negara Uni Eropa di WTO.

Jokowi juga yakin hilirisasi bisa mendorong pendapatan per kapita Indonesia. Hal itu bisa tercapai asal dilakukan secara konsisten. Setelah itu Jokowi berpesan agar pemimpin selanjutnya tidak perlu takut untuk menyetop ekspor nikel meski kalah dalam gugatan di WTO.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2653 seconds (11.97#12.26)