Membangun Sumber Ekonomi Baru Menghadapi Ancaman Resesi Global

Jeannie Latumahina
Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Perindo

SEBAGAIMANA diketahui gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantui usaha di bidang sektor padat karya, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki. Kebangkitan industri padat karya di Bangladesh dan Vietnam, terutama bidang tekstil yang menjanjikan kemudahan dan upah buruh lebih murah dibanding Indonesia, serta membanjirnya impor pakaian bekas, menjadi penyebab turunnya turunnya pesanan hingga 50%.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek hingga saat ini telah menyalurkan klaim sebesar Rp18 miliar kepada karyawan yang terkena PHK dengan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tengah mencermati potensi gelombang PHK di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tiga sektor ini mulai menyusut sejak Agustus 2022. Gelombang PHK berpotensi berlanjut akibat resesi global di tahun depan. Proyeksi ekonomi global sendiri susut dari tahun ini sebesar 3,2% menjadi 2,9% untuk 2023. Imbasnya, para pelaku usaha mengalami kecemasan (scaring effect) untuk melakukan investasi maupun ekspansi bisnis.

Imbas memburuknya ekonomi dunia juga telah mengancam banyak usaha startup, termasuk di antaranya Amazon, Meta, Twitter, Shopee, dan juga Gojek Tokopedia (GoTo). Manajemen menyebutkan GoTo telah melakukan PHK kepada 1.300 orang atau 12% dari total karyawannya di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India.

GoTo mengklaim banyak melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama. Pada akhir kuartal kedua 2022, perusahaan telah melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.

Membangun Hilirisasi Industri Minerba
Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor komoditas minerba dalam bentuk mentah. Selain memberikan nilai tambah berkali lipat, hilirisasi industri minerba telah menambah lapangan pekerjaan dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk melanjutkan inisiatif ini.

Pengembangan hilirisasi industri minerba bukan hal yang mudah, karena selama ini negara industrialis adalah pasar bahan mentah hasil tambang bertahun-tahun hingga sebelum Indonesia merdeka di masa penjajahan. Perjuangan ini sungguh perlu mendapat dukungan seluruh masyarakat luas Indonesia.

Presiden Jokowi pada awal 2020 telah melarang ekspor biji nikel mentah, sejak berdirinya smelter pengolahan nikel di Sulawesi. Kebijakan ini berakibat adanya gugatan dari negara Uni Eropa yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari impor mentah biji nikel. Presiden Jokowi menyatakan Indonesia akan memakai jasa pengacara paling ulung untuk menghadapi gugatan negara Uni Eropa di WTO.

Jokowi juga yakin hilirisasi bisa mendorong pendapatan per kapita Indonesia. Hal itu bisa tercapai asal dilakukan secara konsisten. Setelah itu Jokowi berpesan agar pemimpin selanjutnya tidak perlu takut untuk menyetop ekspor nikel meski kalah dalam gugatan di WTO.

Perlu diketahui, sejak kebijakan hilirisasi minerba dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tahun ini hasil ekspor nikel diprediksi menembus USD27 miliar-USD30 miliar atau Rp418 triliun-Rp465 triliun (kurs rupiah Rp15.500 per dolar AS).

Sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku di Indonesia, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai USD3 miliar atau Rp46,5 triliun (kurs Rp15.500 per dolar AS) pada 2017-2018. Adapun di 2021 nilai ekspor melejit mencapai UD20,9 miliar atau sekitar Rp323 triliun. Menurut data Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian, di akhir 2022 ekspor nikel bisa mencapai USD27 miliar-USD30 miliar (Rp465 triliun) dari dampak hilirisasi.

Kemudian Kementerian ESDM mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara hingga 11 November mencapai Rp146,85 triliun. Ekspor batubara disebut berperan memberikan kontribusi lebih dari 60%. Perlu diketahui transaksi berjalan RI surplus USD4,4 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Mohammad Kemal khawatir resesi global akan menggerus minat perusahaan untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas. Resesi global diperkirakan terjadi pada 2023 dan dampaknya akan memukul sejumlah industri. Perusahaan cenderung tidak mau berinvestasi karena menahan cash flow. Namun SKK Migas akan berusaha mengatasi kekhawatiran itu. Salah satunya dengan dengan mengunci program kerja dan anggaran yang sedang berjalan.

Adapun SKK menargetkan investasi di sektor migas sebesar USD14 miliar atau setara dengan Rp219,2 triliun (kurs Rp15.644 per dolar AS). Untuk tahun ini, target investasi untuk hulu migas senilai USD13,2 miliar. Optimistis target tersebut tercapai.

Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan penggunaan produk dalam negeri. Perlu diketahui APBN 2023 lebih dari Rp3.000 triliun dan hampir Rp750 triliun di antaranya bisa digunakan untuk belanja produk dalam negeri. Maka alokasi belanja ini, meski jangka pendek, bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Penggunaan atau pembelian produk-produk dalam negeri tentu juga dapat menjadi strategi menghadapi resesi global dengan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Tentunya disesuikan dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan menjaga nilai inflasi dan harga barang kebutuhan.

Sebagai contoh, Jepang mencatatkan kenaikan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir sejak Februari 1982 yaitu sebesar 3,6%. Bank Jepang (BOJ) menyebut inflasi negara itu naik selama 14 bulan berturut-turut dan angka pada Oktober telah melampaui kenaikan 3% di bulan sebelumnya.

Menurut perusahaan analisis Teikoku Databank Ltd, harga sekitar 6.700 barang sehari-hari naik di Oktober. Sementara harga makanan naik rata-rata 5,9%, disusul listrik 20,9%, dan gas 26,8%. Angka inflasi belakangan ini diperburuk oleh peningkatan harga energi dan Yen yang melemah.

Kondisi ini disikapi oleh masyarakat Jepang dengan mulai mengurangi pengeluaran secara drastis sebagai imbas dari harga barang dan jasa yang terus meroket di tengah hantaman inflasi. Namun kehati-hatian keuangan semacam itu telah membuat rumah tangga Jepang malah mengumpulkan aset sebesar Rp244 triliun selama bertahun-tahun, dengan lebih dari setengahnya disimpan dalam tabungan.

Gaya hidup hemat ini yang kemudian membuat pemerintah sakit kepala, karena bisa bikin ekonomi nasional hampir mati. Pemerintah Jepang memberikan bantuan masing-masing senilai 100.000 Yen atau sekitar Rp12,5 juta untuk setiap anggota keluarga sebagai bagian dari program menggenjot konsumsi masyarakat. Tapi yang terjadi adalah, uang itu lebih banyak ditabung daripada untuk belanja.

Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida telah membayar hampir Rp244 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada keluarga. Namun tidak seperti stimulus AS yang mengangkat belanja konsumen, dampaknya terlihat terbatas di Jepang, di mana rumah tangga lebih cenderung menyimpan uang atau membayar utang.

Meningkatkan konsumsi produk-produk lokal tentu sangat perlu memperhatikan tingkat daya beli masyarakat terhadap harga barang kebutuhan. Sehingga perputaran ekonomi domistik tetap terjaga dengan baik, yang akan berdampak menahan laju PHK akibat arus barang konsumsi.

Memperdalam Sektor Keuangan
Untuk mendukung sumber-sumber ketahanan, maka juga diperlukan percepatan proses penyusunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Mengingat sektor keuangan Indonesia masih sangat dangkal sementara industri ini menghadapi disrupsi teknologi yang masif. Reformasi sektor keuangan dengan meningkatkan lebih luas akses jasa keuangan. Dengan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang akan meningkatkan daya saing dan efisiensi, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Sebab kondisi ekonomi Indonesia masih relatif lebih solid.

Transformasi Ekonomi Hijau
Transformasi ini akan membuka banyak peluang baru dan untuk itu Indonesia tidak lagi ragu dalam berkomitmen terhadap agenda perubahan iklim, di mana Indonesia berkomitmen menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dari tahun itu. Ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengurangi penggunaan energi fosil dan bersamaan dengan itu membangun pembangkit energi terbarukan. Pada pertemuan G20 Kementerian Koperasi dan UMK atau Kemenkop UKM membahas tentang transisi usaha menuju ekonomi hijau yang dapat memberikan peluang bisnis yang besar.

Merujuk Studi dari World Economic Forum 2020, estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10 triliun dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada 2030. Sementara ini banyak bisnis yang enggan mengadopsi ekonomi hijau karena dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi tinggi.

Karena itu peran penting UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau bertujuan supaya lebih banyak melakukan investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut. Ekonomi hijau tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Selain itu, ekonomi hijau akan dapat membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Partai Perindo dalam hal ini mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung bersama menyatukan kekuatan dengan segala daya upaya di berbagai bidang, berjuang mewujudkan masa depan lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk kita mewariskan kepada generasi muda penerus perjuangan.