Tak Puas Keterangan Menaker soal TKA China, Komisi IX DPR Bakal ke Konawe

Kamis, 09 Juli 2020 - 14:10 WIB
loading...
Tak Puas Keterangan...
Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi IX DPR RI akan melihat langsung 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di proyek milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNi), Konawe, Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut guna memastikan bahwa TKA itu benar-benar bekerja sesuai dengan spesifikasi khusus yang tidak dimiliki pekerja lokal.

Ide ini mencuat karena Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak mampu untuk menjelaskan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan TKA tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) di Komisi IX DPR, Rabu (8/7) kemarin.

"Komisi IX mendapat banyak pertanyaan dan catatan terkait hal tersebut (TKA China) dan untuk memastikan soal ini Komisi IX selain yang terdapat dalam kesimpulan rapat berencana melihat langsung terkait hal tersebut di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena saat dihubungi, Kamis (9/7/2020). (Baca juga: Soal TKA China Masuk Indonesia, Pemuda Muhammadiyah: Luhut Ini seperti Megalomania ).

Soal pembentukan tim di Komisi IX dan rencana keberangkatan, Melki menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membahas ini di tingkatan pimpinan Komisi IX guna menindaklanjuti hasil raker kemarin. Karena, banyak aspirasi dari anggota Komisi IX yang ingin memastikan langsung pekerjaan yang dilakukan TKA asal China di Konawe tersebut. (Baca juga: 500 TKA Masuk Konawe, 2 Perusahaan Bakal Rekrut 5.000 Tenaga Kerja Lokal)

Raker Komisi IX DPR dengan Menaker dan BP Jamsostek kemarin menyimpulkan sejumlah poin untuk mempersiapkan dan membantu tenaga kerja Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempersiapkan
tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan menyusun kebijakan dalam mendukung proyek-proyek prioritas nasional , proyek padat karya , pemagangan , wirausaha , dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan BLK pemerintah dan swasta

2. Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MUI Siapkan Naskah Akademik...
MUI Siapkan Naskah Akademik RUU Pidana LBGT, DPR Janji Tindak Lanjuti
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030, Ini Daftarnya
Besok Komisi I DPR Tetapkan...
Besok Komisi I DPR Tetapkan 7 Anggota KIP 2026-2030
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
Pendaftaran Pelatihan...
Pendaftaran Pelatihan Vokasi Batch 2 Masih Terbuka, Ada Pilihan 24 Kejuruan
Rekomendasi
Kanada vs Maroko: Mampukah...
Kanada vs Maroko: Mampukah The Canucks Akhiri Kutukan?
Pertamina Jamin Stok...
Pertamina Jamin Stok LPG di Surabaya Aman
Para Pelayat Ayatollah...
Para Pelayat Ayatollah Ali Khamenei: 'Balas Dendam, Balaskan Darah Pemimpin Kita!'
Berita Terkini
Tinggalkan Jabatan Kakorlantas,...
Tinggalkan Jabatan Kakorlantas, Irjen Pol Agus Suryonugroho Sampaikan Pesan Ini ke Penerusnya
TikTok PHK Massal Karyawan...
TikTok PHK Massal Karyawan Tokopedia, DPR Minta Satgas Mitigasi PHK Turun Tangan
Bukan Soal Gugatan Ditolak,...
Bukan Soal Gugatan Ditolak, Dharma Pongrekun: Perjuangan Saya Memastikan Kekuasaan Tetap Dibatasi Konstitusi
Soroti Dugaan Suap BEM...
Soroti Dugaan Suap BEM UBK, Didi Mahardhika Minta Gerakan Mahasiswa Jaga Integritas
Pakar Hukum Sebut Kasus...
Pakar Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Tidak Memenuhi Syarat Deponering
Kapolri Lantik Kakorlantas...
Kapolri Lantik Kakorlantas Baru dan 6 Kapolda, Ini Daftarnya
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved