alexametrics

Tak Puas Keterangan Menaker soal TKA China, Komisi IX DPR Bakal ke Konawe

loading...
Tak Puas Keterangan Menaker soal TKA China, Komisi IX DPR Bakal ke Konawe
Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Komisi IX DPR RI akan melihat langsung 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di proyek milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNi), Konawe, Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut guna memastikan bahwa TKA itu benar-benar bekerja sesuai dengan spesifikasi khusus yang tidak dimiliki pekerja lokal.

Ide ini mencuat karena Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tidak mampu untuk menjelaskan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan TKA tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) di Komisi IX DPR, Rabu (8/7) kemarin.

"Komisi IX mendapat banyak pertanyaan dan catatan terkait hal tersebut (TKA China) dan untuk memastikan soal ini Komisi IX selain yang terdapat dalam kesimpulan rapat berencana melihat langsung terkait hal tersebut di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena saat dihubungi, Kamis (9/7/2020). (Baca juga: Soal TKA China Masuk Indonesia, Pemuda Muhammadiyah: Luhut Ini seperti Megalomania).

Soal pembentukan tim di Komisi IX dan rencana keberangkatan, Melki menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membahas ini di tingkatan pimpinan Komisi IX guna menindaklanjuti hasil raker kemarin. Karena, banyak aspirasi dari anggota Komisi IX yang ingin memastikan langsung pekerjaan yang dilakukan TKA asal China di Konawe tersebut. (Baca juga: 500 TKA Masuk Konawe, 2 Perusahaan Bakal Rekrut 5.000 Tenaga Kerja Lokal)



Raker Komisi IX DPR dengan Menaker dan BP Jamsostek kemarin menyimpulkan sejumlah poin untuk mempersiapkan dan membantu tenaga kerja Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempersiapkan
tenaga kerja yang akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan menyusun kebijakan dalam mendukung proyek-proyek prioritas nasional , proyek padat karya , pemagangan , wirausaha , dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan BLK pemerintah dan swasta



2. Komisi IX DPR meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, lebih berorientasi pada perlindungan pekerja sektor informal dan perluasan kesempatan kerja

3. Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelatihan vokasi bagi pekerja yang terdampak Covid 19 melalui program kartu prakerja dan program-program pelatihan di Kementerian Ketenagakerjaan
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak