LBH Pers Sebut RKUHP Ancam Kerja Jurnalistik
Jum'at, 25 November 2022 - 20:25 WIB
loading...
A
A
A
"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi Pasal 263 ayat (2).
Baca juga: DPR Pastikan RKUHP ke Paripurna Sebelum Masuk Masa Reses
Mulya juga menyoroti Pasal 263 ayat (2) yang mengatur penyebaran informasi bohong. Menurutnya, dalam klausul itu tak ada ukuran untuk menilai suatu berita bohong. Selain itu, frasa informasi yang mengakibatkan kerusuhan juga dinilai tak ada ukurannya.
"Rumusan demikian sangatlah longgar dan multitafsir, bisa ditafsirkan secara subjektif, sehingga dampaknya bisa digunakan secara tidak terukur. Artinya, jurnalis akan dengan mudah dikriminalisasi karena pemberitaannya. Akibatnya pula, kemerdekaan pers akan sangat terancam apabila Pasal ini diberlakukan," kata Mulya.
Baca juga: DPR Pastikan RKUHP ke Paripurna Sebelum Masuk Masa Reses
Mulya juga menyoroti Pasal 263 ayat (2) yang mengatur penyebaran informasi bohong. Menurutnya, dalam klausul itu tak ada ukuran untuk menilai suatu berita bohong. Selain itu, frasa informasi yang mengakibatkan kerusuhan juga dinilai tak ada ukurannya.
"Rumusan demikian sangatlah longgar dan multitafsir, bisa ditafsirkan secara subjektif, sehingga dampaknya bisa digunakan secara tidak terukur. Artinya, jurnalis akan dengan mudah dikriminalisasi karena pemberitaannya. Akibatnya pula, kemerdekaan pers akan sangat terancam apabila Pasal ini diberlakukan," kata Mulya.
(abd)
Lihat Juga :
