SPS Tekankan Keterbukaan Perdagangan Harus Sejalan dengan Perlindungan Pers Nasional
Sabtu, 11 April 2026 - 20:40 WIB
loading...
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.
Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.
Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.
Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Baca juga: Gelar Rakernas 2025 di Banda Aceh, SPS Perkuat Kedaulatan Informasi dan Literasi Publik
“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).
Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.
Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.
Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Baca juga: Gelar Rakernas 2025 di Banda Aceh, SPS Perkuat Kedaulatan Informasi dan Literasi Publik
“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).
Lihat Juga :
