Gelar Rakornas dan Rakernas, PP Ajak Generasi Muda Jaga NKRI dan Pancasila
loading...
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, 18-19 November 2022.
Dalam acara tersebut hadir Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Japto Soerjosoemarno beserta sejumlah elite PP lainnya di antaranya Bambang Soesatyo, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Zainudin Amali dan Ahmad Ali.
Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad Ali mengatakan pentingnya untuk mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan sejarah berdirinya PP yang melibatkan sejumlah pemimpin bangsa di masa lalu dan latar belakang pendiriannya.
"Bicara tentang sejarah Pemuda Pancasila, salah satu organisasi kepemudaan yang hadir 63 tahun lalu, yaitu organisasi yang dibentuk oleh petinggi Angkatan Darat yaitu Jenderal AH Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Pemuda Pancasila lahir atas tuntutan sejarah saat itu bahwa di tahun 1959 mulai terjadi gejolak yang kemudian 1965 muncul pemberontakan G30S PKI," ungkap Ahmad Ali seusai perayaan HUT ke-63 dan pembukaan Rakornas serta Rakernas PP, Jumat (18/11/2022).
Menurut Ahmad Ali, ide dasar pendirian PP adalah untuk memastikan dan menjaga Pancasila tetap menjadi idelogi negara. "Saat itu kita tahu ada muncul kelompok kiri yang coba menawarkan gagasan atau ideologi negara menjadi komunis. Sehingga kemudian PP ini lahir dengan satu misi menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa," katanya.
Ahmad Ali berharap, ke depan PP bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bagaimana berperan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam suasana keterbukaan dan liberalisasi politik yang belakangan sudah mulai terasa mengganggu. "Di mana kebebasan berpendapat di Indonesia sudah semakin terbuka dan membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk mencoba menawarkan ideologi baru," ujarnya.
Atas dasar itu, Ahmad Ali meminta kepada seluruh generasi muda agar peduli menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. "Kami mengimbau semua kader PP bersama generasi muda, mari kembali meneguhkan hati kita, pikiran kita bahwa pancasila ini adalah ideologi bangsa yang tidak boleh ditawar-tawar dan NKRI adalah negara yang tidak boleh lagi diperdebatkan," katanya.
Dalam Rakornas dan Rakernas PP kali ini ditandatangani nota kesepahaman kerja sama antara MPN PP dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
“Seluruh elemen bangsa, termasuk Pemuda Pancasila, harus punya andil dalam perekonomian bangsa. Sebagai tindak lanjutnya, kita menandatangani nota kesepahaman antara Pemuda Pancasila dengan Kadin mengenai kemitraan multipihak dalam pembinaan dan penguatan warung Pancasila,” urai Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat.
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi MPN PP ini menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal untuk memperkuat eksistensi Ormas PP di tengah-tengah masyarakat.
"Dimulai dari warung. Di mana ada Pemuda Pancasila di situ kami buat ada warung. Melalui pemberdayaan kader, peran dan fungsi maka Pemuda Pancasila akan menjadi sentral dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Inilah yang saya sebut sebagai pemberdayaan ekonomi yang inklusif," papar Arsjad.
Dalam acara tersebut hadir Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Japto Soerjosoemarno beserta sejumlah elite PP lainnya di antaranya Bambang Soesatyo, La Nyalla Mahmud Mattalitti, Zainudin Amali dan Ahmad Ali.
Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad Ali mengatakan pentingnya untuk mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan sejarah berdirinya PP yang melibatkan sejumlah pemimpin bangsa di masa lalu dan latar belakang pendiriannya.
"Bicara tentang sejarah Pemuda Pancasila, salah satu organisasi kepemudaan yang hadir 63 tahun lalu, yaitu organisasi yang dibentuk oleh petinggi Angkatan Darat yaitu Jenderal AH Nasution dan Jenderal Ahmad Yani. Pemuda Pancasila lahir atas tuntutan sejarah saat itu bahwa di tahun 1959 mulai terjadi gejolak yang kemudian 1965 muncul pemberontakan G30S PKI," ungkap Ahmad Ali seusai perayaan HUT ke-63 dan pembukaan Rakornas serta Rakernas PP, Jumat (18/11/2022).
Menurut Ahmad Ali, ide dasar pendirian PP adalah untuk memastikan dan menjaga Pancasila tetap menjadi idelogi negara. "Saat itu kita tahu ada muncul kelompok kiri yang coba menawarkan gagasan atau ideologi negara menjadi komunis. Sehingga kemudian PP ini lahir dengan satu misi menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa," katanya.
Ahmad Ali berharap, ke depan PP bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk bagaimana berperan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam suasana keterbukaan dan liberalisasi politik yang belakangan sudah mulai terasa mengganggu. "Di mana kebebasan berpendapat di Indonesia sudah semakin terbuka dan membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk mencoba menawarkan ideologi baru," ujarnya.
Atas dasar itu, Ahmad Ali meminta kepada seluruh generasi muda agar peduli menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. "Kami mengimbau semua kader PP bersama generasi muda, mari kembali meneguhkan hati kita, pikiran kita bahwa pancasila ini adalah ideologi bangsa yang tidak boleh ditawar-tawar dan NKRI adalah negara yang tidak boleh lagi diperdebatkan," katanya.
Dalam Rakornas dan Rakernas PP kali ini ditandatangani nota kesepahaman kerja sama antara MPN PP dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) guna memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
“Seluruh elemen bangsa, termasuk Pemuda Pancasila, harus punya andil dalam perekonomian bangsa. Sebagai tindak lanjutnya, kita menandatangani nota kesepahaman antara Pemuda Pancasila dengan Kadin mengenai kemitraan multipihak dalam pembinaan dan penguatan warung Pancasila,” urai Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat.
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi MPN PP ini menyatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal untuk memperkuat eksistensi Ormas PP di tengah-tengah masyarakat.
"Dimulai dari warung. Di mana ada Pemuda Pancasila di situ kami buat ada warung. Melalui pemberdayaan kader, peran dan fungsi maka Pemuda Pancasila akan menjadi sentral dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Inilah yang saya sebut sebagai pemberdayaan ekonomi yang inklusif," papar Arsjad.
(cip)