Pasal Penghinaan Presiden Direvisi, Ancaman Pidana Berkurang
Kamis, 10 November 2022 - 03:29 WIB
loading...
Pasal 218 tentang penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) direvisi oleh pemerintah. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pasal 218 tentang penghinaan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) direvisi oleh pemerintah. Kini, ancaman pidana pasal penghinaan kepada presiden dalam draf RKUHP itu berkurang.
Dalam draf matriks penyempurnaan RKUHP berdasarkan hasil dialog publik 2022, perubahan sejumlah pasal termasuk Pasal 218 dijelaskan lebih detail. Perubahan dibandingkan dari sebelumnya draf akhir pada 4 Juli 2022 dengan draf 9 November 2022.
Mengacu pada draf matriks, diketahui perubahan Pasal 218 terjadi di bagian ancaman pidana penjara. Jika pada draf sebelumnya ancaman pidana penjara tertulis 3 tahun 6 bulan, di draf terbaru ancaman pidana berkurang menjadi 3 tahun.
Baca juga: 5 Pasal di Draf RKUHP Dihapus, Praktik Dokter hingga Advokat Curang
Dalam draf matriks penyempurnaan RKUHP berdasarkan hasil dialog publik 2022, perubahan sejumlah pasal termasuk Pasal 218 dijelaskan lebih detail. Perubahan dibandingkan dari sebelumnya draf akhir pada 4 Juli 2022 dengan draf 9 November 2022.
Mengacu pada draf matriks, diketahui perubahan Pasal 218 terjadi di bagian ancaman pidana penjara. Jika pada draf sebelumnya ancaman pidana penjara tertulis 3 tahun 6 bulan, di draf terbaru ancaman pidana berkurang menjadi 3 tahun.
Baca juga: 5 Pasal di Draf RKUHP Dihapus, Praktik Dokter hingga Advokat Curang
Lihat Juga :
