Disanksi PDIP soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?
loading...
A
A
A
Anggota Komisi III DPR ini mengaku sengaja baru mengatakan sekarang agar lebih jelas. Ia pun meminta agar dukungan Dewan Kolonel ini lantas direspons dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Ganjar karena mendukung Puan Maharani, sehingga relawan Ganjar bereaksi.
“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” tukasnya.
Adapun tudingan bahwa Dewan Kolonel cari muka, dia menjelaskan, ketika kemudian bersepakat dan secara pribadi Puan mendukung itu, menurutnya tidak masalah untuk Dewan Kolonel ini bekerja di daerah-daerah. Apalagi, Dewan Kolonel ini tidak berbicara soal calon presiden (capres) majupun calon wakil presiden (cawapres).
“Saya pribadi, Mbak Puan juga setuju itu artinya enggak apa-apa toh itu juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya di.. lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism,” tegas Johan Budi.
Oleh karena itu, Johan mempersilakan media untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal sanksi teguran. Yang pasti, ia pun mempertanyakan pelanggaran AD/ART PDIP yang mana, karena Dewan Kolonel ini hanya kader biasa yang ingin membantu Puan Maharani untuk mensosialisasikan ke bawah.
“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” tukasnya.
Adapun tudingan bahwa Dewan Kolonel cari muka, dia menjelaskan, ketika kemudian bersepakat dan secara pribadi Puan mendukung itu, menurutnya tidak masalah untuk Dewan Kolonel ini bekerja di daerah-daerah. Apalagi, Dewan Kolonel ini tidak berbicara soal calon presiden (capres) majupun calon wakil presiden (cawapres).
“Saya pribadi, Mbak Puan juga setuju itu artinya enggak apa-apa toh itu juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya di.. lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism,” tegas Johan Budi.
Oleh karena itu, Johan mempersilakan media untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal sanksi teguran. Yang pasti, ia pun mempertanyakan pelanggaran AD/ART PDIP yang mana, karena Dewan Kolonel ini hanya kader biasa yang ingin membantu Puan Maharani untuk mensosialisasikan ke bawah.
Lihat Juga :
