Disanksi PDIP soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?
loading...
Politikus PDIP Johan Budi mengatakan Dewan Kolonel bukan organ partai dan tidak bisa dihubungkan dengan pelanggaran AD/ART. Foto: SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo akhirnya buka suara soal sanksi yang diterimanya. Mantan jubir KPK itu diberi teguran keras oleh Badan Kehormatan Partai PDIP terkait Dewan Kolonel yang mendukung pencapresan Puan Maharani.
“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Bahkan, Johan Budi mengaku bahwa dirinya juga sama sekali belum pernah dipanggil DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Kalau benar dipanggil, dia pun mempertanyakan kenapa harus dipanggil dan memberikan keterangan. Apa kesalahannya membentuk Dewan Kolonel sehingga harus dipanggil?
“Belum, sampai hari ini saya belum. Tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu (wartawan) menganggap saya salah enggak?” ujarnya kepada wartawan.
Baca juga: Megawati Kembali Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi ini menjelaskan, Dewan Kolonel itu adalah sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, dan bukan organisasi. Dewan Kolonel hanya berisi kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo.
“Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, justru bangga juga banyak kader yang kemudian punya elektabilotas tinggi. Tapi kan soal pilihan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” ucapnya.
Johan Budi pun tidak menyalahkan kader internal dan eksternal PDIP yang mendukung Ganjar. Karena ia pribadi pun senang dan bangga jika banyak kader PDIP yang muncul sebagai tokoh nasional. Dan ia sebagai bagian kecil dari PDIP pun berhak untuk menyukai calon tertentu, Dewan Kolonel ini bisa dikatakan seperti relawan Puan Maharani.
“Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan,” terang Johan Budi.
Namun demikian, Johan Budi menegaskan, apa yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia akan tegak lurus, dan hal itu sudah ia sampaikan di awal pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku sengaja baru mengatakan sekarang agar lebih jelas. Ia pun meminta agar dukungan Dewan Kolonel ini lantas direspons dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Ganjar karena mendukung Puan Maharani, sehingga relawan Ganjar bereaksi.
“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” tukasnya.
Adapun tudingan bahwa Dewan Kolonel cari muka, dia menjelaskan, ketika kemudian bersepakat dan secara pribadi Puan mendukung itu, menurutnya tidak masalah untuk Dewan Kolonel ini bekerja di daerah-daerah. Apalagi, Dewan Kolonel ini tidak berbicara soal calon presiden (capres) majupun calon wakil presiden (cawapres).
“Saya pribadi, Mbak Puan juga setuju itu artinya enggak apa-apa toh itu juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya di.. lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism,” tegas Johan Budi.
Oleh karena itu, Johan mempersilakan media untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal sanksi teguran. Yang pasti, ia pun mempertanyakan pelanggaran AD/ART PDIP yang mana, karena Dewan Kolonel ini hanya kader biasa yang ingin membantu Puan Maharani untuk mensosialisasikan ke bawah.
“Silahkan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa. Pelanggaran ADRT? Dari mana gitu, tanya aja, saya hanya kader biasa dari fraksi PDIP di DPR kemudian ingin membantu Mba Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah. Sambil ya tentu untuk warga juga,” paparnya.
Johan Budi pun menegaskan bahwa Dewan Kolonel bukan organisasi, yang membentuk bukan PDIP maupun Fraksi PDIP. Keberadaan Bambang Wuryanto yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPR dalam Dewan Kolonel karena memang kebetulan saja. Dewan Kolonel ini memang ridak bisa dikaitkan dengan AD/ART PDIP karena memang tidak diatur di sana.
“Tentu enggak bisa dikaitkan sama AD/ART enggak ada di Kumham (Kemenkumham) pak Dewan Kolonel, enggak ada,” tegasnya.
Terkait keberadaan posko, dia menjelaskan bahwa keberadaan posko itu memang ada tapi tidak membuktikan bahwa Dewan Kolonel adalah organisasi. Sayangnya, posko ini sudah terlanjur mandek karena sudah kadung ramai di pemberitaan. “(Posko) Belum aktif sudah rame jadi mendelep (mandek),” ungkapnya.
“Kita siapkan rencananya itu buat apa, posko buat kita rapat-rapat bagaimana mensosialisasikan mbak Puan. Tanpa menyinggung yang lain enggak ada itu,” tandas Johan Budi.
“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Bahkan, Johan Budi mengaku bahwa dirinya juga sama sekali belum pernah dipanggil DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Kalau benar dipanggil, dia pun mempertanyakan kenapa harus dipanggil dan memberikan keterangan. Apa kesalahannya membentuk Dewan Kolonel sehingga harus dipanggil?
“Belum, sampai hari ini saya belum. Tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu (wartawan) menganggap saya salah enggak?” ujarnya kepada wartawan.
Baca juga: Megawati Kembali Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi ini menjelaskan, Dewan Kolonel itu adalah sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, dan bukan organisasi. Dewan Kolonel hanya berisi kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo.
“Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, justru bangga juga banyak kader yang kemudian punya elektabilotas tinggi. Tapi kan soal pilihan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” ucapnya.
Johan Budi pun tidak menyalahkan kader internal dan eksternal PDIP yang mendukung Ganjar. Karena ia pribadi pun senang dan bangga jika banyak kader PDIP yang muncul sebagai tokoh nasional. Dan ia sebagai bagian kecil dari PDIP pun berhak untuk menyukai calon tertentu, Dewan Kolonel ini bisa dikatakan seperti relawan Puan Maharani.
“Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan,” terang Johan Budi.
Namun demikian, Johan Budi menegaskan, apa yang diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, ia akan tegak lurus, dan hal itu sudah ia sampaikan di awal pembentukan Dewan Kolonel tersebut.
Anggota Komisi III DPR ini mengaku sengaja baru mengatakan sekarang agar lebih jelas. Ia pun meminta agar dukungan Dewan Kolonel ini lantas direspons dan diposisikan berhadap-hadapan dengan Ganjar karena mendukung Puan Maharani, sehingga relawan Ganjar bereaksi.
“Jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi, salah tempat,” tukasnya.
Adapun tudingan bahwa Dewan Kolonel cari muka, dia menjelaskan, ketika kemudian bersepakat dan secara pribadi Puan mendukung itu, menurutnya tidak masalah untuk Dewan Kolonel ini bekerja di daerah-daerah. Apalagi, Dewan Kolonel ini tidak berbicara soal calon presiden (capres) majupun calon wakil presiden (cawapres).
“Saya pribadi, Mbak Puan juga setuju itu artinya enggak apa-apa toh itu juga tugasnya ke daerah-daerah. Kita enggak ngomong capres cawapres lho, coba deh amati omongan saya dari awal, sehingga itu tadi ketika kamu tanya saya di.. lho salah saya apa? Saya ini kader biasa yang punya favoritism,” tegas Johan Budi.
Oleh karena itu, Johan mempersilakan media untuk menanyakan langsung ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal sanksi teguran. Yang pasti, ia pun mempertanyakan pelanggaran AD/ART PDIP yang mana, karena Dewan Kolonel ini hanya kader biasa yang ingin membantu Puan Maharani untuk mensosialisasikan ke bawah.
“Silahkan tanya ke Pak Sekjen masalahnya apa. Pelanggaran ADRT? Dari mana gitu, tanya aja, saya hanya kader biasa dari fraksi PDIP di DPR kemudian ingin membantu Mba Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah. Sambil ya tentu untuk warga juga,” paparnya.
Johan Budi pun menegaskan bahwa Dewan Kolonel bukan organisasi, yang membentuk bukan PDIP maupun Fraksi PDIP. Keberadaan Bambang Wuryanto yang juga Sekretaris Fraksi PDIP DPR dalam Dewan Kolonel karena memang kebetulan saja. Dewan Kolonel ini memang ridak bisa dikaitkan dengan AD/ART PDIP karena memang tidak diatur di sana.
“Tentu enggak bisa dikaitkan sama AD/ART enggak ada di Kumham (Kemenkumham) pak Dewan Kolonel, enggak ada,” tegasnya.
Terkait keberadaan posko, dia menjelaskan bahwa keberadaan posko itu memang ada tapi tidak membuktikan bahwa Dewan Kolonel adalah organisasi. Sayangnya, posko ini sudah terlanjur mandek karena sudah kadung ramai di pemberitaan. “(Posko) Belum aktif sudah rame jadi mendelep (mandek),” ungkapnya.
“Kita siapkan rencananya itu buat apa, posko buat kita rapat-rapat bagaimana mensosialisasikan mbak Puan. Tanpa menyinggung yang lain enggak ada itu,” tandas Johan Budi.
(muh)
Lihat Juga :
