Disanksi PDIP soal Dewan Kolonel, Johan Budi: Salah Saya Apa?
Selasa, 01 November 2022 - 16:56 WIB
loading...
Politikus PDIP Johan Budi mengatakan Dewan Kolonel bukan organ partai dan tidak bisa dihubungkan dengan pelanggaran AD/ART. Foto: SINDOnews/Kiswondari
A
A
A
JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo akhirnya buka suara soal sanksi yang diterimanya. Mantan jubir KPK itu diberi teguran keras oleh Badan Kehormatan Partai PDIP terkait Dewan Kolonel yang mendukung pencapresan Puan Maharani.
“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Bahkan, Johan Budi mengaku bahwa dirinya juga sama sekali belum pernah dipanggil DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Kalau benar dipanggil, dia pun mempertanyakan kenapa harus dipanggil dan memberikan keterangan. Apa kesalahannya membentuk Dewan Kolonel sehingga harus dipanggil?
“Belum, sampai hari ini saya belum. Tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu (wartawan) menganggap saya salah enggak?” ujarnya kepada wartawan.
Baca juga: Megawati Kembali Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi ini menjelaskan, Dewan Kolonel itu adalah sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, dan bukan organisasi. Dewan Kolonel hanya berisi kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo.
“Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, justru bangga juga banyak kader yang kemudian punya elektabilotas tinggi. Tapi kan soal pilihan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” ucapnya.
“Saya belum melihat surat itu ya, tapi kalau yang lain saya gak tahu, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat, saya gak tahu kalau saya dikirimin mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat itu,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Bahkan, Johan Budi mengaku bahwa dirinya juga sama sekali belum pernah dipanggil DPP perihal pembentukan Dewan Kolonel ini. Kalau benar dipanggil, dia pun mempertanyakan kenapa harus dipanggil dan memberikan keterangan. Apa kesalahannya membentuk Dewan Kolonel sehingga harus dipanggil?
“Belum, sampai hari ini saya belum. Tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu (wartawan) menganggap saya salah enggak?” ujarnya kepada wartawan.
Baca juga: Megawati Kembali Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi ini menjelaskan, Dewan Kolonel itu adalah sekumpulan kader yang ada di Fraksi PDIP, dan bukan organisasi. Dewan Kolonel hanya berisi kumpulan kader-kader dari Fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Ketua DPR RI Puan Maharani, dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo.
“Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, justru bangga juga banyak kader yang kemudian punya elektabilotas tinggi. Tapi kan soal pilihan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani,” ucapnya.
Lihat Juga :
