Peneliti Kesehatan Australia Nilai Pemerintah Sigap Respons Kasus Gagal Ginjal Akut

JAKARTA - Pemerintah dinilai sigap merespons pengobatan kasus gagal ginjal akut. Namun, pemerintah dinilai perlu meningkatkan respons dari sisi mitigasi.

"Kalau bicara di kuratif, respons untuk treatment, pemerintah relatif lebih responsif, lebih sigap, termasuk dalam konteks (pengadaan) Fomepizole. Kita apresiasi itu," ujar Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global Griffith University Australia Dicky Budiman, Jumat (28/10/2022).

Akan tetapi, perlu didukung penyelenggaraan secara good governence dalam konteks pelayanan publik. Dia berpendapat bahwa pemerintah perlu menetapkan status kejadian luar biasa supaya pendanaan dan segala aktivitas untuk mencegah bertambahnya korban ada dalam naungan yang legal, mendukung, dan memudahkan.

"Termasuk penggratisan biaya. Ini perintah yang sangat kita apresiasi dari Presiden Jokowi. Artinya di level menteri dan kepala daerah bisa dalam bentuk status KLB untuk melegalkan kebijakan penggratisan biaya pada semua yang terdampak," tutur Dicky.

Kalau kebijakan pemerintah di tahap treatment sudah bagus, Dicky mengkritisi di sisi deteksi dini. Dicky mengatakan ini yang sering terlewatkan sehingga korban meningkat.

"Karena kasus di masyarakat banyak yang tidak terdeteksi. Ini dibuktikan dengan adanya kasus kematian. Responsnya tidak hanya di treatment, tapi penting juga dideteksi. Termasuk meningkatkan literasi masyarakat," imbuhnya.

Dia menuturkan,masyarakat juga harus memahami bahwa kasus seperti gagal ginjal mungkin saja muncul karena beberapa faktor. Bukan hanya di pengawasan oleh pemerintah, tapi juga bisa jadi ada kelalaian saat proses pembuatan obat.

"Ini tentu harus diinvestigasi karena berkonsekuensi hukum. Di sisi lain, civil society juga punya peran besar. Bagaimana tenaga kesehatan bisa menjaga kualitas layanan kesehatan dengan penggunaan obat yang rasional," pungkas Dicky.