DPR Minta Dilibatkan di CSR BUMN, Ray Rangkuti: Tak Beretika dan Memalukan

Selasa, 07 Juli 2020 - 07:17 WIB
loading...
DPR Minta Dilibatkan...
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Aksi anggota Komisi VII DPR yang terang-terangan meminta dilibatkan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) saat rapat dengar pendapat dengan holding BUMN tambang beberapa waktu lalu terus menuai kecaman.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, permintaan CSR BUMN untuk dibagi serta oleh anggota DPR sangat memalukan. Menurutnya, hal ini tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawab anggota DPR.

"Martabat DPR seperti direndahkan jadi tukang bagi-bagi CSR BUMN . Sangat tidak patut dan bermartabat. Oleh karena itu, permintaan tersebut harus ditolak," tegas Ray kepada SINDOnews, Selasa (7/7/2020).

(Baca: DPR Minta Klarifikasi Komisi VII Soal Permintaan Pelibatan CSR)

Maka itu, Ray meminta Badan Kehormatan DPR sudah sepatutnya meminta keterangan dari anggota DPR yang secara terbuka meminta dilibatkan dalam penyaluran CSR BUMN tersebut. Menurut dia, permintaan itu jelas dapat mengganggu kemandirian BUMN.

Hal ini disebabkan kondisi BUMN secara umum sudah sulit, maka sebaiknya tidak boleh lagi dibebani oleh permintaan politik yang sama sekali tidak berhubungan dengan penguatan BUMN itu sendiri.

"Di atas itu, ada persoalan yang lebih prinsipil. Yakni makin jauhnya standar moral dan etik anggota DPR. Permintaan dilibatkan dalam menyerahkan CSR itu salah satu contohnya," tutur Ray.

(Baca: Pimpinan DPR Klarifikasi Komisi VII soal Permintaan CSR ke BUMN Tambang)

Ray kemudian mengaitkan dengan situasi ini dengan cara mereka mendapatkan kursi DPR yang lebih diistimewakan misalnya melalui wacana atau usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT).

Baginya, kenaikan PT itu hanya akan memudahkan partai-partai besar untuk mengekalkan perolehan suara mereka di DPR nantinya. Ia menyebut, tidak ada persaingan ketat dan tidak ada kompetisi yang memastikan mereka untuk benar-benar peduli pada isu publik.

"(permintaan CSR) ini persoalan lebih serius dan subtansial. Oleh karena itu keinginan partai-partai besar menaikan PT itu sebaiknya ditolak bersama," kata mantan aktivis 98 itu.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo Hadiri Townhall...
Prabowo Hadiri Townhall Meeting Danantara Bersama BUMN, Ini yang Dibahas
Perkuat Literasi JKN,...
Perkuat Literasi JKN, BPJS Kesehatan Gandeng Kalangan Akademisi
Peserta Program Mudik...
Peserta Program Mudik Gratis BUMN Tahun Ini Lampaui Target
Mudik Aman Sampai Tujuan...
Mudik Aman Sampai Tujuan BUMN 2025, PNM Berangkatkan Ratusan Peserta
Kejagung Serahkan 216.997...
Kejagung Serahkan 216.997 Hektare Lahan Sawit Hasil Sitaan ke BUMN
Mudik Lebaran, Komisi...
Mudik Lebaran, Komisi VI DPR Minta BUMN Pastikan Kesiapan Jalan hingga Rest Area
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Ambil Alih Sritex Melalui Danantara atau BUMN
Langkah Pemerintah Bersih-bersih...
Langkah Pemerintah Bersih-bersih BUMN Perlu Dukungan Publik
Danantara Resmi Dibentuk,...
Danantara Resmi Dibentuk, Ini Kajian dari Sisi Hukum
Rekomendasi
Tahun Ini Haji Akbar,...
Tahun Ini Haji Akbar, Mengapa dan Apa Alasannya?
MUI Jabar Tegaskan Vasektomi...
MUI Jabar Tegaskan Vasektomi Tanpa Faktor Kedaruratan Medis Hukumnya Haram!
Pro Futsal League 2025...
Pro Futsal League 2025 : MNCTV Tayangkan Sadakata United Aceh vs Rafhely Futsal Padang
Berita Terkini
KPK Ingatkan Guru yang...
KPK Ingatkan Guru yang Kerap Terima Hadiah: Itu Gratifikasi, Bukan Rezeki
12 menit yang lalu
Momen Prabowo Naik Maung...
Momen Prabowo Naik Maung Hadiri Hardiknas di SDN Cimahpar 5 Bogor
29 menit yang lalu
Angga Raka Prabowo Dianggap...
Angga Raka Prabowo Dianggap Layak Jadi Pengganti Hasan Nasbi, Ini Alasannya
1 jam yang lalu
Zarof Ricar Tersangka...
Zarof Ricar Tersangka TPPU, Pakar: Buka Jalan Pengusutan Mafia Peradilan Rp1 Triliun
2 jam yang lalu
Website Perludem Diretas...
Website Perludem Diretas Jadi Situs Judi Online
2 jam yang lalu
Prabowo Dukung RUU Perampasan...
Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Golkar Dorong Pembahasannya Dipercepat
2 jam yang lalu
Infografis
Jet Tempur F/A-18 AS...
Jet Tempur F/A-18 AS Seharga Rp1 Triliun Hilang di Laut Merah
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved