Jelang Pilkada, Calon Petahana Nebeng Tenar Lewat Corona

Selasa, 07 Juli 2020 - 07:31 WIB
loading...
Jelang Pilkada, Calon...
Pengemasan paket bansos untuk warga yang terdampak corona. Foto/Antara
A A A
JAKARTA - Bukan lagi rahasia umum, jika bantuan sosial (Bansos) kerap menjadi sarana calon kepala daerah petahana mengalang simpati calon pemilih. Pun di saat pandemi corona ini. Mereka tak segan numpang tenar di tengah limpahan ragam bantuan sosial bagi warga yang terkena dampak wabah.

Ribuan karung beras itu disusun rapi di Gudang Bulog Jember, Jawa Timur. Berwarna putih dengan bobot 50 kilogram. Di bagian atas kemasan terdapat foto Bupati Jember Faida dan wakilnya yang disablon cat warna merah. Di bawahnya tertulis kalimat “Untuk Bantuan Penanganan Covid Tahun 2020. Gratis”.

Tak pelak temuan ini mengundang banyak reaksi publik. Pasalnya Faida telah terdaftar akan kembali maju sebagai calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jember. Dia akan berpasangan dengan Dwi Arya Nugraha Oktavianto melalui jalur independent.

Berdasarkan catatan dari DPRD Jember, ada sekitar 50,3 ton bantuan berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 di wilayah tersebut. Saat ini sebagian besar beras itu telah didistribusikan kepada masyarakat. “Dari total 50,3 ton beras Bulog, yang tersisa tinggal sekitar 3 ton di Gudang Bulog yang ada di Desa Pecoro. Semuanya ada gambar Bupati Faida," ujar Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, usai melakukan sidak ke Gudang Bulog Jember, beberapa waktu lalu. (Baca: Bangun Kota Rudal Bawah Tanah, Iran Sebut Mimpi Buruk Bagi Musuh)

Pemasangan gambar Faida di kemasan beras bantuan pemerintah pusat memang disengaja. Pemkab Jember meminta secara resmi kepada Bulog Jember jika kemasan beras bantuan Covid-19 harus memasang foto bupati. Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Jamaludin mengatakan ada format kemasan bantuan beras yang akan diberikan kepada warga dari Pemkab.

Bulog sendiri sebenarnya sudah menyiapkan kemasan beras yang tidak ada foto Bupati-Wabup, namun tidak dipakai. "Ya ada sih (karung beras Bulog) ada di gudang, tidak terpakai. Kita tidak ikut campur untuk kemasan, itu kewenangannya bupati untuk penyampaian ke masyarakat. Kita hanya membantu menyediakan saja," ujarnya.

Tercetaknya foto Bupati Faida di karung beras bantuan untuk warga terdampak Covid-19 terindikasi kuat sebagai salah satu bentuk politisasi jelang Pilkada 2020 oleh calon petahana. Dengan terpasangnya foto bupati di kemasan beras, masyarakat seolah menyangka jika bantuan tersebut merupakan inisiatif dan bentuk kepedulian bupati kepada mereka. Padahal bantuan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau bantuan itu bersumber dari APBN atau APBD harus disampaikan kepada masyarakat dan jangan mempolitisasi bantuan seolah-oleh pemberian kepala daerah, apalagi dalam kemasan bantuan itu bergambar kepala daerah seperti yang terjadi di Jember," ujar Anggota Bawaslu Jatim Divisi Humas Nur Elya Anggraini.

Di Klaten, Jawa Tengah, masyarakat dihebohkan dengan kemasan hand sanitizer bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) bergambar Bupati Sri Mulyani. Memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih, gambar Sri Mulyani nampak tersenyum sembari mengepalkan tangan. Di atas foto tercantum tulisan Hand Sanitizer Bantuan Bupati Klaten H Sri Mulyani. Uniknya pemasangan gambar Bupati Klaten ini menutupi stiker keterangan jika hand sanitizer tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial. (Baca juga: Kemendagri Dukung Penuh Pelaksnaan Pilkada Meski di Tengah Pandemi)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Ungkap Strategi Cegahan...
Ungkap Strategi Cegahan Korupsi di Daerah, Mendagri Tito: Kuncinya Penguatan Sistem dan Integritas
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Tito Setuju Kepala Daerah Dapat Bonus dari PAD
KPK: Kenaikan Gaji Kepala...
KPK: Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Menjamin Bakal Bebas Korupsi
Di Rakernas APEKSI,...
Di Rakernas APEKSI, Menko AHY: Wali Kota Adalah Duta Terbaik untuk Tarik Investasi dan Layani Rakyat Perkotaan
OTT di Kuansing, KPK...
OTT di Kuansing, KPK Minta Bupati dan Sekda Menyerahkan Diri
Marak Kepala Daerah...
Marak Kepala Daerah Terjerat OTT, Mendagri Dorong Pembatasan Biaya Kampanye
Canangkan Gerakan Indonesia...
Canangkan Gerakan Indonesia Asri di Malang, Dirjen Bina Adwil Ajak Kepala Daerah Bebersih
Peneliti BRIN Siti Zuhro:...
Peneliti BRIN Siti Zuhro: Daerah Maju Kuncinya Inovasi dan Gotong Royong, Stop Mengeluh!
Rekomendasi
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Kapal Basarnas Terbakar...
Kapal Basarnas Terbakar di Muara Baru, 14 Unit dan 70 Personel Damkar Dikerahkan
Mengancam Bumi, China...
Mengancam Bumi, China Siap Pindahkan Asteroid 2015 XF261
Berita Terkini
Penjelasan Menteri PU...
Penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang Isu Tak Mau Salaman dengan Bawahan dan Pakai Private Jet
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Infografis
Adu Pendidikan Gatot...
Adu Pendidikan Gatot Nurmantyo vs Mahfud MD, Calon Menko Polkam
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved