Jelang Pilkada, Calon Petahana Nebeng Tenar Lewat Corona
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:31 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkap modus pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah terkait Covid-19 untuk kepentingan praktis Pilkada 2020. Setidaknya ada tiga tindakan pejawat kepala daerah yang berpotensi maju Pilkada dalam penyaluran bantuan. “Sudah terjadi, memang modusnya ada beberapa hal, soal bansos ini terkait dengan penanganan Covid,” ujar Abhan.
Pertama, bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya. (Baca juga: Gara-gara Ingin Bersepeda, Pria Ini Curi Milik Tetangganya)
Bisa Jadi Bumerang Bagi Petahana
Langkah petahanan dengan menumpang kampanye lewat bantuan sosial (bansos) di masyarakat bisa menjadi boomerang yang malah menyerang balik mereka dalam menerima dukungan. Kondisi itu tak lepas dari tingkat kecerdasan masyarakat terhadap politik yang terus meningkat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menuturkan, para incumbent harus lebih berhati-hari dalam memberikan pengaruh komunikasi ke masyarakat dalam masa pandemi seperti ini. Cara mereka memberikan bantuan yang ditumpangi dengan kepentingan politik tertentu tidak bisa memberikan pengaruh simpati dan empati.
“Bisa jadi boomerang yang memukul balik. Masyarakat tidak muncul simpatinya, tapi antipati yang lebih dominan,” kata Suko, kemarin. (Lihat videonya: Mempelai pria Memberikan Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air Saat Ijab Kabul)
Suko melanjutkan, kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19 melihat semua bantuan itu adalah haknya. Sehingga bukan karena pemberiaan seseorang yang di ujung harus memilih dirinya. “Masyarakat sudah cerdas, mereka akan menerima bantuan itu. Tapi tak memberikan pilihan politiknya,” tegasnya.
Karena itu, Suko mengajukan saran, para petahana harus hadir dan memperbanyak rasa empati.
(Aan Haryono/Nono Suwarno)
Pertama, bansos dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah. Kedua, bansos dibungkus yang diembeli-embeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik. Ketiga, pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya. (Baca juga: Gara-gara Ingin Bersepeda, Pria Ini Curi Milik Tetangganya)
Bisa Jadi Bumerang Bagi Petahana
Langkah petahanan dengan menumpang kampanye lewat bantuan sosial (bansos) di masyarakat bisa menjadi boomerang yang malah menyerang balik mereka dalam menerima dukungan. Kondisi itu tak lepas dari tingkat kecerdasan masyarakat terhadap politik yang terus meningkat.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menuturkan, para incumbent harus lebih berhati-hari dalam memberikan pengaruh komunikasi ke masyarakat dalam masa pandemi seperti ini. Cara mereka memberikan bantuan yang ditumpangi dengan kepentingan politik tertentu tidak bisa memberikan pengaruh simpati dan empati.
“Bisa jadi boomerang yang memukul balik. Masyarakat tidak muncul simpatinya, tapi antipati yang lebih dominan,” kata Suko, kemarin. (Lihat videonya: Mempelai pria Memberikan Mahar Sandal Jepit dan Segelas Air Saat Ijab Kabul)
Suko melanjutkan, kondisi masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19 melihat semua bantuan itu adalah haknya. Sehingga bukan karena pemberiaan seseorang yang di ujung harus memilih dirinya. “Masyarakat sudah cerdas, mereka akan menerima bantuan itu. Tapi tak memberikan pilihan politiknya,” tegasnya.
Karena itu, Suko mengajukan saran, para petahana harus hadir dan memperbanyak rasa empati.
(Aan Haryono/Nono Suwarno)
(ysw)
Lihat Juga :
