Sudirman Said: Penegakan Hukum Harus Menjadi Prioritas Seluruh Elemen Bangsa
loading...
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai penegakan hukum harus menjadi prioritas seluruh elemen bangsa. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin mengalami penurunan sebanyak 5% dari Juni 2022 lalu. Pada Oktober ini, tingkat kepuasan masyarakat hanya sebesar 62,1%.
Berdasarkan hasil temuan lembaga survei, ada lima aspek penurunan angka kepuasan. Penurunan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum, disusul politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai, hasil survei ini menampilkan situasi penegakan hukum Tanah Air saat ini secara akurat. "Keprihatinan yang mendalam dari seluruh rakyat adalah soal lemahnya penegakan hukum dan tata kelola," ujar Sudirman, Selasa (25/10/2022).
Sudirman menyebut, saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia seperti terjebak dalam lumpur hisap permainannya sendiri. Karena banyak skandal-skandal hukum yang dicoba ditutupi oleh para penegak hukum, yang terjadi adalah semakin bergerak usaha menutupi, instansi penegak hukum makin terhisap pada kedalaman permainan itu.
“Keadaan ini sangat berbahaya bagi keutuhan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Karena suasana adil lah yang menjaga persatuan kita," ucapnya.
Sudirman mengingatkan, tujuan bernegara adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum adalah instrumen utama untuk menciptakan rasa adil. Pembangunan ekonomi tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pembangunan rakyat lebih berkemampuan, lebih sehat, dan lebih cerdas.
"Agar hasil-hasil pembangunan ini dirasakan berkeadilan maka diperlukan tata kelola yang baik (good governance) dan penegakan hukum di dalamnya termasuk pemberantasan korupsi," ujarnya.
Mantan menteri ESDM ini menilai, Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu menyatukan dengan tindakan. Sedikitnya, ada tiga hal yang diperlukan oleh pemimpin Indonesia ke depan. Pertama, kapasitas menggerakkan ke arah tujuan bersama. "Kapasitas ini hanya ada bila pemimpin itu mampu menyentuh dan berinteraksi dengan semua komponen bangsa, dari ujung timur ke ujung barat, dengan segala warna suku, agama, dan kebudayaannya," jelasnya.
Kedua, kapasitas manajerial yang ditandai dengan kemampuan menjadi dirijen orkestra dari seluruh sumber daya dan potensi bangsa. "Kemampuan mengajak serta putra putri terbaik bangsa, dari manapun asal usulnya, apa pun latar belakangnya, untuk berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan, menjadi kunci sukses kepemimpinan Indonesia masa depan," kata Sudirman.
Terakhir, reputasi tidak tercela. Sudirman menyebut, tidak mungkin seseorang dengan track record atau rekam jejak buruk mampu menyatukan dan menggerakkan potensi. "Indonesia memerlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan. Bukan yang terus menerus menyebarkan narasi perpecahan dan pembelahan," tegasnya.
Persatuan hanya bisa dibangun dari suasana adil dan saling menghormati. Menegakkan hukum dan tata kelola harus menjadi salah satu prioritas kepemimpinan nasional ke depan, juga prioritas seluruh elemen bangsa.
Berdasarkan hasil temuan lembaga survei, ada lima aspek penurunan angka kepuasan. Penurunan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum, disusul politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said menilai, hasil survei ini menampilkan situasi penegakan hukum Tanah Air saat ini secara akurat. "Keprihatinan yang mendalam dari seluruh rakyat adalah soal lemahnya penegakan hukum dan tata kelola," ujar Sudirman, Selasa (25/10/2022).
Sudirman menyebut, saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia seperti terjebak dalam lumpur hisap permainannya sendiri. Karena banyak skandal-skandal hukum yang dicoba ditutupi oleh para penegak hukum, yang terjadi adalah semakin bergerak usaha menutupi, instansi penegak hukum makin terhisap pada kedalaman permainan itu.
“Keadaan ini sangat berbahaya bagi keutuhan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Karena suasana adil lah yang menjaga persatuan kita," ucapnya.
Sudirman mengingatkan, tujuan bernegara adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum adalah instrumen utama untuk menciptakan rasa adil. Pembangunan ekonomi tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pembangunan rakyat lebih berkemampuan, lebih sehat, dan lebih cerdas.
"Agar hasil-hasil pembangunan ini dirasakan berkeadilan maka diperlukan tata kelola yang baik (good governance) dan penegakan hukum di dalamnya termasuk pemberantasan korupsi," ujarnya.
Mantan menteri ESDM ini menilai, Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu menyatukan dengan tindakan. Sedikitnya, ada tiga hal yang diperlukan oleh pemimpin Indonesia ke depan. Pertama, kapasitas menggerakkan ke arah tujuan bersama. "Kapasitas ini hanya ada bila pemimpin itu mampu menyentuh dan berinteraksi dengan semua komponen bangsa, dari ujung timur ke ujung barat, dengan segala warna suku, agama, dan kebudayaannya," jelasnya.
Kedua, kapasitas manajerial yang ditandai dengan kemampuan menjadi dirijen orkestra dari seluruh sumber daya dan potensi bangsa. "Kemampuan mengajak serta putra putri terbaik bangsa, dari manapun asal usulnya, apa pun latar belakangnya, untuk berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan, menjadi kunci sukses kepemimpinan Indonesia masa depan," kata Sudirman.
Terakhir, reputasi tidak tercela. Sudirman menyebut, tidak mungkin seseorang dengan track record atau rekam jejak buruk mampu menyatukan dan menggerakkan potensi. "Indonesia memerlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan. Bukan yang terus menerus menyebarkan narasi perpecahan dan pembelahan," tegasnya.
Persatuan hanya bisa dibangun dari suasana adil dan saling menghormati. Menegakkan hukum dan tata kelola harus menjadi salah satu prioritas kepemimpinan nasional ke depan, juga prioritas seluruh elemen bangsa.
Lihat Juga :
(cip)
