Satu Tahun yang Menentukan bagi Jokowi-Ma'ruf
Kamis, 20 Oktober 2022 - 12:54 WIB
loading...
Wim Tohari Daniealdi (Foto: Ist)
A
A
A
Wim Tohari Daniealdi
Dosen FISIP UNIKOM Bandung, Peneliti Bidang Politik di Pemilu Watch Indonesia
TIDAK terasa, sudah hampir genap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) berjalan, terhitung sejak 20 Oktober 2019 lalu. Masih ada dua tahun waktu bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk menuntaskan janji-janji politiknya kepada rakyat Indonesia.
Namun, bila kita proyeksikan waktu dua tahun tersebut dengan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bisa dianggap bahwa waktu yang efektif tinggal setahun saja, karena di tahun terakhir pada 2023, Indonesia sudah memasuki tahun politik.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa pecalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023-25 November 2023, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 24 April 2023-25 November 2023, serta DPD pada 6 Desember 2022-25 November 2023 – yang kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana pemerintah menjaga stabilitas politik di tengah banyaknya tantangan, baik resesi global maupun dinamika perpolititkan nasional seiring mendekatnya waktu pemilu.
Secara teoritis, stabilitas politik inilah yang akan menentukan tercapai atau tidaknya program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf, yang pada tahap selanjutnya, akan menentukan tercapai tidaknya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti; 1992).
Persoalannya, bila kita menelaah komposisi Kabinet Indonesia Maju sekarang, hampir 50% isinya adalah kader partai politik yang memiliki kepentingan sangat tinggi dalam perhelatan dan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Bahkan hampir semua ketua umum partai politik peserta Pemilu 2024 adalah anggota Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Tanpa bermaksud meragukan profesionalitas para kader partai politik ini, tapi bila kita melihat potensi kesibukan yang akan terjadi di akhir 2023 nanti, rasanya akan sulit bagi mereka menjaga profesionalitas sebagai menteri negara.
Bagaimana tidak? Ini adalah pemilu terbesar dan paling kolosal di dunia.
Selain satu kursi presiden yang diperebutkan, ada setidaknya 542 kepala darrah provinsi/kabupaten/kota, 575 kursi di DPR RI, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dosen FISIP UNIKOM Bandung, Peneliti Bidang Politik di Pemilu Watch Indonesia
TIDAK terasa, sudah hampir genap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) berjalan, terhitung sejak 20 Oktober 2019 lalu. Masih ada dua tahun waktu bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk menuntaskan janji-janji politiknya kepada rakyat Indonesia.
Namun, bila kita proyeksikan waktu dua tahun tersebut dengan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bisa dianggap bahwa waktu yang efektif tinggal setahun saja, karena di tahun terakhir pada 2023, Indonesia sudah memasuki tahun politik.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, masa pecalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023-25 November 2023, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 24 April 2023-25 November 2023, serta DPD pada 6 Desember 2022-25 November 2023 – yang kemudian dilanjutkan dengan masa kampanye pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana pemerintah menjaga stabilitas politik di tengah banyaknya tantangan, baik resesi global maupun dinamika perpolititkan nasional seiring mendekatnya waktu pemilu.
Secara teoritis, stabilitas politik inilah yang akan menentukan tercapai atau tidaknya program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf, yang pada tahap selanjutnya, akan menentukan tercapai tidaknya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti; 1992).
Persoalannya, bila kita menelaah komposisi Kabinet Indonesia Maju sekarang, hampir 50% isinya adalah kader partai politik yang memiliki kepentingan sangat tinggi dalam perhelatan dan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Bahkan hampir semua ketua umum partai politik peserta Pemilu 2024 adalah anggota Kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Tanpa bermaksud meragukan profesionalitas para kader partai politik ini, tapi bila kita melihat potensi kesibukan yang akan terjadi di akhir 2023 nanti, rasanya akan sulit bagi mereka menjaga profesionalitas sebagai menteri negara.
Bagaimana tidak? Ini adalah pemilu terbesar dan paling kolosal di dunia.
Selain satu kursi presiden yang diperebutkan, ada setidaknya 542 kepala darrah provinsi/kabupaten/kota, 575 kursi di DPR RI, 19.817 DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan 136 kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Lihat Juga :
