Pengamat Nilai Dua Menteri dalam Posisi Rawan Kena Reshuffle

Senin, 06 Juli 2020 - 14:00 WIB
loading...
Pengamat Nilai Dua Menteri...
Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu diprediksi sebagai sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu diprediksi sebagai sinyal akan melakukan reshuffle kabinet . Keberadaan parameter kinerja para menteri akan memudahkan kocok ulang kabinet itu.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat menilai video yang dirilis 10 hari setelah kejadian tentu menimbulkan pertanyaan. Menurutnya, dalam waktu selama ini seharusnya banyak hal yang berkembang dan berubah. (Baca juga: Prabowo Rapikan Kerah Enzo di Akmil Magelang)

“Ketika menteri dianggap lamban diancam dengan reshuffle, itu sebuah sinyal dari Presiden Jokowi. Dia akan kemungkinan akan melakukan reshuffle jika tidak ada perubahan,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (6/7/2020).

Jokowi, katanya, sepertinya melihat ada satu atau sebagian menteri yang belum melakukan perubahan padahal sudah diingat. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu mengungkapkan Jokowi punya kebiasaan melakukan kocok ulang kabinet sebelum satu tahun. Pada periode sebelumnya, Jokowi melakukan empat kali reshuffle.

Beberapa menteri yang harus waspada atau segera memperbaiki kinerjanya adalah Terawan Agus Putranto (Kesehatan) dan Teten Masduki (Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah-UMKM). Jokowi dalam rapat itu memang tidak menyebut nama, tapi menyinggung mengenai serapan anggaran kesehatan dan UMKM.

“Dokter Terawan ini unik. Sebelumnya, bilang enggak masalah COVID-19. Pernyataan-pernyataannya kontroversial. Kurang tepat sebagai pengambil kebijakan. Bicara UMKM, memang belum ada terobosan,” tuturnya. (Baca juga: Tanggapi Amien Rais, Politikus PDIP Sebut Jokowi Tidak Sedang Bersandiwara Politik)

Cecep mengingkat agar Jokowi menggunakan indikator kinerja sebagai tolak ukur melakukan reshuffle. Presiden bisa menggunakan pemantauan dan pengawasan program kerja yang dilakukan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk data kinerja para pembantunya di kabinet.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Beredar Isu Menteri...
Beredar Isu Menteri PU Dody Hanggodo Kena Reshuffle Agustus Mendatang, Istana Buka Suara
Menteri PU Dody Hanggodo...
Menteri PU Dody Hanggodo Respons Isu Kena Reshuffle: Ampun Bos Ampun
Gus Lilur Usulkan Mahfud...
Gus Lilur Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Masuk Kabinet Prabowo
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Prabowo Berkelakar Soal...
Prabowo Berkelakar Soal Reshuffle Zulhas usai Salah Sebut Nama Desa di Kebumen
Sultan Brunei Reshuffle...
Sultan Brunei Reshuffle Kabinet Besar-besaran, Pangeran 'Instagrammer' Jadi Menlu
Jejak Pendidikan Jumhur...
Jejak Pendidikan Jumhur Hidayat yang Resmi Dilantik Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Pendidikan Dirgayuza...
Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Lulusan Oxford yang Jadi Asisten Khusus Prabowo
Rekomendasi
Perkuat Kolaborasi Inovasi...
Perkuat Kolaborasi Inovasi Perikanan, Bupati Bogor Tinjau Fasilitas Raiser Ikan Hias BRIN
Wujudkan Rencana Liburan...
Wujudkan Rencana Liburan Lebih Fleksibel Melalui Paylater
10 Universitas Terbaik...
10 Universitas Terbaik di Spanyol, Negara yang Meraih Juara Piala Dunia 2026
Berita Terkini
Dasco Sebut RUU Perampasan...
Dasco Sebut RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan Tetap Dibahas pada Masa Reses
Apakah Pengadilan Tengah...
Apakah Pengadilan Tengah Mengadili Metode Berpikir dr Tifa dan Roy Suryo?
KPK Panggil Bupati Penajam...
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara terkait Kasus Gratifikasi di Kukar
Febrie Adriansyah Belum...
Febrie Adriansyah Belum Ditahan Kejagung, Pimpinan DPR Singgung Asas Kesetaraan
DJP Libatkan Babinsa...
DJP Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Wajib Pajak, DPR: Jangan Ada Kesan Menakut-nakuti
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran...
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Jokowi sebagai Kepala Daerah dan Presiden
Infografis
5 Negara yang Rawan...
5 Negara yang Rawan Kena Bencana Alam
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved