Aturan Wajib Mundur Anggota Legislatif saat Maju Pilkada Kembali Digugat di MK
Senin, 06 Juli 2020 - 11:59 WIB
loading...
A
A
A
(Baca: Perppu Penundaan Pilkada Digugat ke MK, Ini Sikap DPR)
Gugatan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pernah juga digugat di MK. Pada Selasa, 28 November 2017, majelis hakim konstitusi menyatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karenanya Mahkamah memutuskan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menyatakan, anggota legislatif tetap wajib mengundurkan diri ketika maju sebagai calon kepala daerah.
Ditambah lagi menurut Mahkamah, sebelumnya telah ada Putusan Nomor: 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 3015. Sehingga bagi Mahkamah, pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut.
Gugatan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pernah juga digugat di MK. Pada Selasa, 28 November 2017, majelis hakim konstitusi menyatakan, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karenanya Mahkamah memutuskan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menyatakan, anggota legislatif tetap wajib mengundurkan diri ketika maju sebagai calon kepala daerah.
Ditambah lagi menurut Mahkamah, sebelumnya telah ada Putusan Nomor: 33/PUU-XIII/2015 tertanggal 8 Juli 3015. Sehingga bagi Mahkamah, pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut.
(muh)
Lihat Juga :
