DPR Minta Indonesia Tolak Usulan Vietnam Soal Garis Equal Dalam Penetapan Batas ZEE
loading...
Indonesia bersama Vietnam akan menggelar pertemuan teknis ke-16 untuk membahas penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia bersama dengan Vietnam akan menggelar pertemuan teknis ke-16 untuk membahas penetapan batas Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE ).
Pertemuan yang akan digelar di Hanoi, Vietnam pada pertengahan Oktober 2022 ini bertujuan untuk membahas usulan pembagian remaining area secara equal yang diusulkan Vietnam dan posisi masing-masing kedua negara terhadap garis ZEE akhir.
”Jika Tim Teknis Indonesia menerima usulan garis equal yang diusulkan Vietnam pada kesempatan tersebut, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas dan potensi sumber daya ikan,” kata anggota Komisi I DPR Sukamta, Senin (17/10/2022).
Diketahui, pertemuan teknis ke-15 penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam telah diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 26-27 September 2022. Kedua negara belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan garis ZEE final pada pertemuan ini.
Kedua negara sempat membahas usulan "equal" dari Vietnam. Indonesia meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian equal. Namun, Vietnam belum dapat menjelaskannya.
Perundingan penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam telah berlangsung cukup lama dan pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. Meninjau kembali proses perundingan, posisi Tim
Teknis Indonesia dalam pembahasan garis ZEE sangat tidak tegas. Sebenarnya, Indonesia telah memberikan konsesi besar kepada Vietnam, untuk mempercepatkan penyelesaian perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam.
Sukamta mengaku pernah mengingatkan pemerintah agar jangan berikan konsesi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia. Pemerintah Vietnam dan Indonesia mengupayakan adanya titik temu pada pertemuan teknis ke-16, dan berharap dapat segera mencapai kesepakatan, sehingga menjadi capaian kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia pada Desember 2022.
”Ini akan menjadi salah satu capaian diplomasi pemerintahan Jokowi yang luar biasa dan akan menambahkan sentuhan kecemerlangan di dalam masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, apakah benar ini menjadi sebuah kesuksesan bagi Indonesia,” ucapnya.
Pertemuan yang akan digelar di Hanoi, Vietnam pada pertengahan Oktober 2022 ini bertujuan untuk membahas usulan pembagian remaining area secara equal yang diusulkan Vietnam dan posisi masing-masing kedua negara terhadap garis ZEE akhir.
”Jika Tim Teknis Indonesia menerima usulan garis equal yang diusulkan Vietnam pada kesempatan tersebut, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas dan potensi sumber daya ikan,” kata anggota Komisi I DPR Sukamta, Senin (17/10/2022).
Diketahui, pertemuan teknis ke-15 penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam telah diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 26-27 September 2022. Kedua negara belum mencapai kesepakatan dalam pembahasan garis ZEE final pada pertemuan ini.
Kedua negara sempat membahas usulan "equal" dari Vietnam. Indonesia meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian equal. Namun, Vietnam belum dapat menjelaskannya.
Perundingan penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam telah berlangsung cukup lama dan pertama kali diadakan pada 21 Mei 2010. Meninjau kembali proses perundingan, posisi Tim
Teknis Indonesia dalam pembahasan garis ZEE sangat tidak tegas. Sebenarnya, Indonesia telah memberikan konsesi besar kepada Vietnam, untuk mempercepatkan penyelesaian perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam.
Sukamta mengaku pernah mengingatkan pemerintah agar jangan berikan konsesi kepada Vietnam yang merugikan nelayan dan kedaulatan Indonesia. Pemerintah Vietnam dan Indonesia mengupayakan adanya titik temu pada pertemuan teknis ke-16, dan berharap dapat segera mencapai kesepakatan, sehingga menjadi capaian kunjungan Presiden Vietnam ke Indonesia pada Desember 2022.
”Ini akan menjadi salah satu capaian diplomasi pemerintahan Jokowi yang luar biasa dan akan menambahkan sentuhan kecemerlangan di dalam masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, apakah benar ini menjadi sebuah kesuksesan bagi Indonesia,” ucapnya.
(cip)
Explore More