Intervensi Parpol dalam Reshuffle akan Mereduksi Kekuasaan Jokowi
Senin, 06 Juli 2020 - 07:08 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, intervensi partai politik dalam reshuffle kabinet akan mereduksi kekuasaan presiden. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyatakan dirinya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh-jauh hari sebelum membentuk kabinetnya.
”Jangan sampai nanti karena 'salah memilih menteri', Jokowi disibukkan dengan reshuffle berkali-kali, akibat salah memilih pembantunya,” ucapnya kepada Sindonews, Senin (6/7/2020). (Baca juga: Peluang PAN Masuk Kabinet Lebih Besar Dibanding Demokrat dan PKS)
Menurut Pangi, gonta-ganti menteri berkali-kali dapat memperlambat akselarasi kerja kementerian karena menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol lagi. "Hal tersebut sekarang mulai terungkap dan terkonfirmasi, banyak menteri yang nampaknya tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden," tuturnya.
Pangi menilai, letupan-letupan yang menjadi indikator reshuffle ialah letupan politik bukan letupan kinerja. Dia menilai, mau dua kali sampai sepuluh kali reshuffle pun tidak akan mempunyai korelasi linear terhadap kinerja pemerintah, selama reshunffle hanya berbasiskan letupan politik semata. "Apabila intervensi parpol dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, akan mereduksi kekuasaan presiden (hak prerogatif)," ujarnya. (Baca juga: Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan)
Pangi mengatakan, apa yang terjadi dari kemarahan Jokowi kemarin hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya di samping presiden juga tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal. Kondisi ini menurutnya, makin diperparah karena tidak menempatkan menteri berdasarkan basis 'the right man on the right place' yang sesuai kapasitas dan keahliannya.
"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tutur dia.
Pagi mempertanyakan, apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan inner circle orang kepercayaan atau presiden menilai memakai dukun atas kinerja menterinya.
”Jangan sampai nanti karena 'salah memilih menteri', Jokowi disibukkan dengan reshuffle berkali-kali, akibat salah memilih pembantunya,” ucapnya kepada Sindonews, Senin (6/7/2020). (Baca juga: Peluang PAN Masuk Kabinet Lebih Besar Dibanding Demokrat dan PKS)
Menurut Pangi, gonta-ganti menteri berkali-kali dapat memperlambat akselarasi kerja kementerian karena menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol lagi. "Hal tersebut sekarang mulai terungkap dan terkonfirmasi, banyak menteri yang nampaknya tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden," tuturnya.
Pangi menilai, letupan-letupan yang menjadi indikator reshuffle ialah letupan politik bukan letupan kinerja. Dia menilai, mau dua kali sampai sepuluh kali reshuffle pun tidak akan mempunyai korelasi linear terhadap kinerja pemerintah, selama reshunffle hanya berbasiskan letupan politik semata. "Apabila intervensi parpol dalam penyusunan kabinet dan reshuffle cukup tinggi, akan mereduksi kekuasaan presiden (hak prerogatif)," ujarnya. (Baca juga: Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan)
Pangi mengatakan, apa yang terjadi dari kemarahan Jokowi kemarin hanya bagian dari kausalitas akibat presiden salah menempatkan pembantunya di samping presiden juga tidak menjalankan hak prerogatif secara maksimal. Kondisi ini menurutnya, makin diperparah karena tidak menempatkan menteri berdasarkan basis 'the right man on the right place' yang sesuai kapasitas dan keahliannya.
"Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tutur dia.
Pagi mempertanyakan, apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan inner circle orang kepercayaan atau presiden menilai memakai dukun atas kinerja menterinya.
