Intervensi Parpol dalam Reshuffle akan Mereduksi Kekuasaan Jokowi
Senin, 06 Juli 2020 - 07:08 WIB
loading...
A
A
A
”Bagaimana mengukur kinerja menteri? berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie," Apakah menteri yang selalu tampil menguasai panggung depan media mainstream? populis, kan ada juga tuh menteri enggak mau terkenal, enggak mau bising di ruang publik cuma punya progres berkinerja bagus, dalam hasil survei nampak bagus dan populer di mata rakyat, namun realitas kinerjanya tidak beririsan dengan popularitasnya, nah standarnya menteri berkinerja bagus itu seperti apa?" imbuhnya.
Pangi menambahkan, jika mengharuskan reshuffle, maka Jokowi sebaiknya tidak hanya sebatas memenuhi representasi partai, ormas, profesional, tim sukses dan relawan, namun benar-benar mewujudkan kabinet ahli, menteri ahli di bidangnya.
”Untuk mengikuti ritme presiden, maka dibutuhkan, menteri yang bisa bekerja cepat, disiplin, mau bersabar, laten terhadap kerja-kerja teknis dan detail, mampu mengimbangi kerja cepat presiden, punya terobosan dan narasi besar memajukan bangsa dan Negara,” katanya.
Menurut dia, hal ini perlu dipahami para pembantu presiden karena tugas Jokowi sekarang sudah sangat berat, ke depannya makin berat lagi, dengan kata lain, salah mengambil menteri, maka sama saja bunuh diri bagi pemerintahan Jokowi. Untuk itu, Jokowi harus penuh kehati-hatian dalam merekrut pembantunya. Apabila palang pintu reshuffle dibuka, sudah saatnya pemerintahan Jokowi periode kedua ini lebih fokus pada kinerja ketimbang citra untuk dapat meninggalkan legacy yang dapat dikenang dan menjadi sejarah dikemudian hari.
Oleh karena itu, semangat demokrasi deleberatif penting dalam memilih menteri. ”Jangan an-sich mengakomodir, merepresentasikan kepentingan politik bagi-bagi kue kekuasaan semata, hasil kerja menteri dari akomodir parpol, namun hasil sangat tidak memuaskan presiden Jokowi. Jangan sampai nanti karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuffle tidak hanya satu atau dua kali saja namun berkali-kali, akibat salah memilih pembantunya," kata dia. (Rakhmat)
Pangi menambahkan, jika mengharuskan reshuffle, maka Jokowi sebaiknya tidak hanya sebatas memenuhi representasi partai, ormas, profesional, tim sukses dan relawan, namun benar-benar mewujudkan kabinet ahli, menteri ahli di bidangnya.
”Untuk mengikuti ritme presiden, maka dibutuhkan, menteri yang bisa bekerja cepat, disiplin, mau bersabar, laten terhadap kerja-kerja teknis dan detail, mampu mengimbangi kerja cepat presiden, punya terobosan dan narasi besar memajukan bangsa dan Negara,” katanya.
Menurut dia, hal ini perlu dipahami para pembantu presiden karena tugas Jokowi sekarang sudah sangat berat, ke depannya makin berat lagi, dengan kata lain, salah mengambil menteri, maka sama saja bunuh diri bagi pemerintahan Jokowi. Untuk itu, Jokowi harus penuh kehati-hatian dalam merekrut pembantunya. Apabila palang pintu reshuffle dibuka, sudah saatnya pemerintahan Jokowi periode kedua ini lebih fokus pada kinerja ketimbang citra untuk dapat meninggalkan legacy yang dapat dikenang dan menjadi sejarah dikemudian hari.
Oleh karena itu, semangat demokrasi deleberatif penting dalam memilih menteri. ”Jangan an-sich mengakomodir, merepresentasikan kepentingan politik bagi-bagi kue kekuasaan semata, hasil kerja menteri dari akomodir parpol, namun hasil sangat tidak memuaskan presiden Jokowi. Jangan sampai nanti karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuffle tidak hanya satu atau dua kali saja namun berkali-kali, akibat salah memilih pembantunya," kata dia. (Rakhmat)
(cip)
