Deklarasikan Capres 2024 oleh Nasdem Dinilai Penuh Risiko

JAKARTA - Langkah Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan bakal calon presiden ( capres) 2024 dinilai penuh dengan risiko. Pasalnya Nasdem masih membutuhkan sedikitnya dua partai politik lainnya agar calon yang telah dideklarasikan menjadi peserta Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad mengatakan, seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi terlebih dulu seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Gerindra-PKB.

Saat ini, Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif, sedangkan presidential threshold mensyaratkan 115 kursi atau 20% kursi di DPR. "Artinya butuh partai lain. Anggap saja mengarah ke Partai Demokrat yang punya 54 kursi dengan AHY sebagai capres atau cawapres. Ini pun kalau digabung baru 113 kursi, sehingga belum cukup untuk mengusung capres karena kurang 2 kursi," kata Mochtar, Jumat (14/10/2022).



Ia menuturkan, apabila Nasdem dan Demokrat berkoalisi, maka masih tetap membutuhkan satu partai untuk melengkapi presidential threshold dan ini mengarah ke PKS untuk melengkapinya. "Pertanyaan muncul, PKS mendapat apa kalau capres-cawapresnya Anies-AHY?" katanya.

Menurut Mochtar, Pilpres 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan Pileg pada 14 Februari 2024. Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas (coattail effect) capres/cawapres akan dominan memengaruhi perolehan kursi di Pileg.

"Bisa saja PKS tidak lolos di parliamentary threshold 4% karena tidak mengusung kadernya di capres/cawapres 2024. Di sisi lain PKS mempersiapkan Salim Assegaf dan Ahmad Syaikhu sebagai calonnya," tuturnya.

Baca juga: Suara Nasdem Justru Akan Melejit karena Anies Effect

Mochtar melanjutkan, bisa saja PKS akan mencari koalisi yang memungkinkan kadernya menjadi capres/cawapres. Peluang ini mengarah gabung dengan KIB dengan kalkulasi Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi dan PKS 50 kursi, sehingga total 198 kursi.

Jika PKS tergabung dengan KIB, bisa jadi capresnya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebagai cawapresnya.

Dari peta tersebut, Mochtar Mohamad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa mengarah ke 3 poros, yakni, poros PDIP dengan 128 kursi, poros Gerindra dan PKB (78 kursi + 58 kursi = 136 kursi). Selanjutnya poros KIB Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi sehingga total 198 kursi.

"Dengan demikian Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024," ucapnya.

Dia menilai, dengan konfigurasi 3 poros ini politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negative campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari. Konsep konstruksi pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pemerintah Jokowi pun bisa berkelanjutan.