Jimly Asshiddiqie: Keputusan DPR Pecat Hakim Konstitusi Aswanto Merusak Demokrasi
Jum'at, 30 September 2022 - 13:53 WIB
loading...
Jimly Asshiddiqie menilai DPR merusak tatanan demokrasi dengan memecat Hakim Konstitusi Aswanto. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengkritik DPR yang mencopot Hakim Konstitusi Aswanto lewat Sidang Paripurna, Kamis (29/9/2022). DPR menunjuk Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai gantinya. Sebagai pengusul Aswanto, DPR berdalih tidak memperpanjang masa jabatan sang hakim.
Aswanto menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak 2014 dan menjabat Wakil Ketua sejak 2018 lalu. "Kalau menurut UU lama, masa jabatan Aswanto sampai Maret 2024," ujar Jimly, Jumat (30/9/2022).
Baca juga: Rapat Paripurna DPR Mendadak Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi
Ia menyebutkan apabila dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru maka masa jabatan Aswanto adalah hingga 2029. "Kalau dengan UU baru masa jabatan hakimnya sampai Maret 2029. Ini jelas pemecatan hakim oleh DPR tanpa dasar & prosedur yang benar," kata Jimly.
Menurutnya keputusan DPR RI tersebut menyalahi mekanisme perundangan-undangan yang berlaku dan dapat menghancurkan independensi peradilan, merusak demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. "DPR tidak berwenang memecat hakim MK," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, DPR RI tiba-tiba mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK pada Rapat Paripurna DPR Senin (29/9/2022) siang.
Aswanto menjabat sebagai Hakim Konstitusi sejak 2014 dan menjabat Wakil Ketua sejak 2018 lalu. "Kalau menurut UU lama, masa jabatan Aswanto sampai Maret 2024," ujar Jimly, Jumat (30/9/2022).
Baca juga: Rapat Paripurna DPR Mendadak Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi
Ia menyebutkan apabila dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru maka masa jabatan Aswanto adalah hingga 2029. "Kalau dengan UU baru masa jabatan hakimnya sampai Maret 2029. Ini jelas pemecatan hakim oleh DPR tanpa dasar & prosedur yang benar," kata Jimly.
Menurutnya keputusan DPR RI tersebut menyalahi mekanisme perundangan-undangan yang berlaku dan dapat menghancurkan independensi peradilan, merusak demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. "DPR tidak berwenang memecat hakim MK," tegasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, DPR RI tiba-tiba mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK pada Rapat Paripurna DPR Senin (29/9/2022) siang.
Lihat Juga :
