Oknum Pejabat Arogan, Jaga Emosi di Ruang Publik

Aksi koboi yang diperlihatkan oknum pejabat maupun aparatur negara di ruang publik akhir-akhir ini kian memprihatinkan. Perilaku buruk yang semestinya bisa dihindari, justru kian menjadi hanya karena alasan sepele.

Sungguh ironis. Pasalnya, negeri ini dikenal dengan masyarakatnya yang santun dengan adat ketimuran yang dipegang teguh. Namun, ternyata ulah sekelompok kecil oknum arogan masih kerap ditemukan.

Yang terkini, aksi Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri terekam kameran dan viral di media sosial ketika dengan semena-mena menyuruh seorang sopir truk melakukan push up dan guling-guling di jalan.

Pada saat memberikan keterangan kepada awak media, kader Partai Golkar itu mengaku emosi karena kerap mendapatkan laporan masyarakat terkait perilaku oknum sopir telah menabrak pembatas jalan. Peristiwa itu diakuinya sudah tiga kali terjadi dengan sopir yang berbeda, dan baru yang terakhir kali ini Tabri bertindak arogan kepada sang sopir.

Sebulan sebelumnya, seorang anggota DPRD Kota Palembang M Syukri Zen juga viral di media sosial karena diduga menganiaya seorang perempuan saat mengantre di pom bensin. Kasus penganiayaan itu juga hanya dipicu hal sepele. Sang korban dan pelaku sama-sama hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, korban tidak memberi jalan kepada pelaku yang berujung cekcok dan pemukulan oleh Syukri.

Selain dua kejadia di atas, aksi arogansi pejabat juga terjadi di kota-kota lain termasuk Jakarta. Terakhir di Jakarta aksi koboi dipertontontan seorang oknum pejabat Kementerian Pertahanan yang menodongkan pistol ketika berkendara di jalan tol Jagorawi. Oknum tersebut emosi karena tidak diberikan jalan oleh pengendara lain di depannya.

Sejumlah kasus yang memperlihatkan arogansi di ruang publik ini sedikit memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya perilaku oknum pejabat kita. Oknum-oknum ini pula lah yang kemudian membuat masyarakat tidak jarang memberikan stempel buruk terjadap pejabat.

Maklum, masyarakat kini sudah muak dengan aksi korupsi yang melibatkan pejabat mulai dari pejabat pusat, pejabat daerah, anggota dewan, bahkan hingga penegak hukum. Tak salah pula rasanya apabila masyarakat menjadikan media sosial sebagai tempat mencurahkan uneg-uneg jika melihat ada pejabat yang berperilaku tidak pantas.

Bagi para pejabat, peristiwa semacam ini hendaknya menjadi pelajaran bahwa perilaku mereka akan selalu menjadi perhatian di mana pun berada. Tak hanya di area publik, di area privat pun bisa jadi bahan pergunjingan apabila dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dari aksi-aksi koboi ini oknum pejabat ini pula kita semestinya bisa mengambil hikmah bahwa bagaimanapun kesalahan orang di ruang publik, ketidakteraturan, bahkan perbuatan tidak menyenangkan pun semestinya bisa disikapi dengan santun dan santai. Di sinilah perlunya sikap lebih dewasa, menghargai, legawa, dan saling menghormati diterapkan di ruang publik.

Toh, jika pun terpaksa meluapkan emosi tatkala ada yang perlu dibenahi di ruang publik mestinya bisa dipilah, apakah mereka itu melakukannya untuk kepentingan masyarakat banyak atau hanya kepentingan sendiri? Mesti diingat juga bahwa luapan emosi di sini bukan berarti dibenarkan main fisik. Harus diutamakan tegas namun terukur tanpa menyakiti orang lain.

Bagaimanapun tindakan tidak menyenangkan baik itu berupa verbal maupun kontak fisik termasuk pelanggaran dan bisa dikenai pidana. Memang, masih ada jalan lain berupa mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian, namun tak jarang pula yang berlanjut proses hukumnya.

Dengan demikian, sekali lagi harus ditegaskan bahwa apapun alasannya, tindakan sewenang-wenang baik itu dilakukan oleh pejabat maupun masyarakat umum sama sekali tidak dibenarkan. Arogansi tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi justru, dengan bersikap arogan, seorang pejabat publik ibarat tinggal menunggu waktu ditinggalkan konstituennya.

Jika sudah begini, citra seorang pejabat yang dibangun susah payah akan terhapus secepat kilat dengan perilaku tak elok yang dilakukan sesaat karena menuruti emosi diri. Maka, kita berharap ke depan tidak ada lagi aksi koboi dan sok jagoan yang diperlihatkan pejabat negara demi terciptanya iklim bermasyarakat yang kondusif.

Ingat, masyakat sudah cukup muak dengan aneka berita korupsi yang menyeret oknum pejabat di negeri ini. Jangan ditambah lagi dengan aksi tak terpuji di ruang publik.