Megawati Kembali Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan tidak ada tim yang menamakan diri Dewan Kolonel. Ia berharap isu pembentukan Dewan Kolonel tidak diteruskan.
Hal itu ditegaskan kembali oleh Megawati saat memberikan pengarahan kepada para kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dalam acara bertema "Kebijakan Pembangunan Trisakti" di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
"Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada (Dewan Kolonel)," kata Sekjen DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela kegiatan.
Baca juga: Ada Dewan Kolonel di DPR, Tugasnya Dongkrak Elektabilitas Puan
Hasto meminta agar isu keberadaan Dewan Kolonel tak diteruskan. Sebab, sudah jelas jika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam AD/ART partai.
"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujarnya.
Untuk diketahui, pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi anggota Fraksi PDIP DPR. Dewan Kolonel bertugas mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua DPR.
Baca juga: Bambang Pacul soal Dewan Kolonel di DPR untuk Puan: Guyonan!
Lihat Juga: Teliti Langkah Cak Imin sebagai Cawapres 2024, Mahasiswa S2 Paramadina Ini Raih IPK 3,95
Hal itu ditegaskan kembali oleh Megawati saat memberikan pengarahan kepada para kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah dalam acara bertema "Kebijakan Pembangunan Trisakti" di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).
"Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas. Tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada (Dewan Kolonel)," kata Sekjen DPP PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela kegiatan.
Baca juga: Ada Dewan Kolonel di DPR, Tugasnya Dongkrak Elektabilitas Puan
Hasto meminta agar isu keberadaan Dewan Kolonel tak diteruskan. Sebab, sudah jelas jika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam AD/ART partai.
"Itu sudah selesai, kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujarnya.
Untuk diketahui, pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi anggota Fraksi PDIP DPR. Dewan Kolonel bertugas mendongkrak popularitas dan elektabilitas Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua DPR.
Baca juga: Bambang Pacul soal Dewan Kolonel di DPR untuk Puan: Guyonan!
Lihat Juga: Teliti Langkah Cak Imin sebagai Cawapres 2024, Mahasiswa S2 Paramadina Ini Raih IPK 3,95
(abd)