alexametrics

Mayoritas Masyarakat Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

loading...
Mayoritas Masyarakat Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19
Mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat menangani virus Corona (Covid-19). Hal tersebut merupakan salah satu hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) pada 20-27 Mei 2020. Dalam survei itu, sebanyak 74,65% responden menyatakan tidak puas. Sedangkan yang puas hanya 25,35%.

"Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten di atas 50%. Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," ujar Juru Bicara LKSP, Hafidz Muftisany dalam paparan Rilis Survei Nasional LKSP secara daring, Kamis (2/7/2020) malam.

Dia mengatakan, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir Presiden Jokowi yang kecewa penanganan Covid-19 oleh kabinet memvalidasi ada permasalahan dalam pengelolaan bencana nasional ini. "Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal. Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah," kata Hafidz. (Baca juga: Dokter Reisa Beberkan 12 Protokol Kesehatan Aman COVID-19 di Tempat Kerja)

Survei itu juga memotret persentase kepuasan responden dengan kinerja pemerintah provinsi menangani Covid-19. Sebanyak 58,33 % responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah provinsi, sedangkan yang puas hanya 41,67 %. "Kepuasan didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan (42,65%), melindungi semua kelompok (22,12%), menata informasi agar tidak panik (17,22%), menampung/ tindak-lanjut keluhan warga (16,08%) dan bertindak lebih cepat (1,37%)," kata Hafidz.



Sementara itu, Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi menuturkan, secara umum tidak ada negara yang siap menghadapi Pandemi Covid-19. "Sehingga wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19," kata Yon dalam kesempatan sama. (Baca juga: Penambahan Kasus COVID-19 Masih Tinggi, Yuri Minta Protokol Kesehatan Diperketat)

Yon menambahkan, Indonesia memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19. Dirinya mengamini terjadinya tidak sinkron antarinstansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Pemerintah menurun. "Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," ujar Yon.



Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sebagai partai politik yang paling peduli terhadap kepentingan warga di masa Pandemi Covid-19. Dalam survei itu, PKS 39,91%, Partai Gerindra 22,23%, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 11,33%, Demokrat 9,38%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,30%. Kemudian disusul Partai Amanat Nasional (PAN) 4,15%, Golkar 2,05%, Nasdem 1,71%, PPP 0,78% dan responden yang menjawab tidak ada atau tidak tahu sebesar 4,15%. (Baca juga: Dokter RSPAD Sebut Pasien COVID-19 Sembuh Bisa Terinfeksi Lagi)

Adapun metode penentuan jumlah responden menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Responden 2.047 warga ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Respons rate dalam pelaksanaan survei online itu sebesar 131,92%. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual. Rico Afrido Simanjuntak
(cip)
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak