Pelatihan Kartu Prakerja Disetop Bukti Komunikasi Publik Pemerintah Lemah
Jum'at, 03 Juli 2020 - 07:41 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyatakan, penghentian program pelatihan Kartu Prakerja bukti komunikasi publik pemerintah lemah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik pemerintah terkait dihentikannya program paket pelatihan Kartu Prakerja. Menurut Netty, penghentian paket pelatihan prakerja itu sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.
"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020). (Baca juga: DPR Apresiasi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja)
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) berdasarkan evaluasi, di antaranya mengenai tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan. "Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggung jawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," kata Netty, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini.
Dia menilai lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah, juga ditunjukkan saat Presiden Jokowi gusar ketika mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense of crisis. Netty berpendapat, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespons masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. (Baca juga: Proyek Kartu Prakerja Dilaporkan ke Kejaksaan Agung)
"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," kata Netty.
"Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (3/7/2020). (Baca juga: DPR Apresiasi Penghentian Paket Pelatihan Program Kartu Prakerja)
Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) berdasarkan evaluasi, di antaranya mengenai tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan. "Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggung jawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara," kata Netty, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini.
Dia menilai lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah, juga ditunjukkan saat Presiden Jokowi gusar ketika mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense of crisis. Netty berpendapat, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespons masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat. (Baca juga: Proyek Kartu Prakerja Dilaporkan ke Kejaksaan Agung)
"Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat," kata Netty.
