Legislator Golkar Tawarkan 3 Kebijakan Penataan BBM
Kamis, 15 September 2022 - 16:27 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng menawarkan tiga kebijakan penataan bahan bakar minyak (BBM) ke depan. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng menawarkan tiga kebijakan penataan bahan bakar minyak ( BBM ) ke depan. Tiga kebijakan yang ditawarkan Mekeng untuk mengatasi masalah BBM bersubsidi yang hingga kini belum tuntas.
Pertama, kata Mekeng, perlu upaya luar biasa menata kebijakan pada aspek efisiensi biaya pengolahan, distribusi, pemeliharaan dan lain-lain yang dilakukan Pertamina. “Sebagai BUMN yang terkait langsung dengan persoalan BBM, Pertamina harus mampu melakukan upaya luar biasa tersebut,” ujar Mekeng di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Mekeng pun menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua, kata Mekeng, perlu penataan kebijakan dan sistem ketat, bijaksana dengan pendekatan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan ketepatan dalam memberikan subsidi BBM kepada masyarakat atau kelompok yang berhak menerimanya.
Baca juga: Jebol Blokade Beton dan Kawat Berduri, Massa BEM SI Saling Dorong dengan Polisi
Hal tersebut dinilai harus segera dilakukan agar alasan klasik soal distribusi subsidi dan penyaluran subsidi BBM di Indonesia yang tidak tepat sasaran bisa segera diakhiri. Mekeng mencatat sejak 2010 sampai sekarang masalah tentang penerima subsidi BBM yang tidak tepat sasaran selalu menjadi isu yang diangkat oleh politikus, pengamat kebijakan publik, dan lain-lain.
Pertama, kata Mekeng, perlu upaya luar biasa menata kebijakan pada aspek efisiensi biaya pengolahan, distribusi, pemeliharaan dan lain-lain yang dilakukan Pertamina. “Sebagai BUMN yang terkait langsung dengan persoalan BBM, Pertamina harus mampu melakukan upaya luar biasa tersebut,” ujar Mekeng di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Mekeng pun menanggapi kebijakan kenaikan harga BBM. Kedua, kata Mekeng, perlu penataan kebijakan dan sistem ketat, bijaksana dengan pendekatan teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan ketepatan dalam memberikan subsidi BBM kepada masyarakat atau kelompok yang berhak menerimanya.
Baca juga: Jebol Blokade Beton dan Kawat Berduri, Massa BEM SI Saling Dorong dengan Polisi
Hal tersebut dinilai harus segera dilakukan agar alasan klasik soal distribusi subsidi dan penyaluran subsidi BBM di Indonesia yang tidak tepat sasaran bisa segera diakhiri. Mekeng mencatat sejak 2010 sampai sekarang masalah tentang penerima subsidi BBM yang tidak tepat sasaran selalu menjadi isu yang diangkat oleh politikus, pengamat kebijakan publik, dan lain-lain.
Lihat Juga :
