MKD DPR Bakal Panggil KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman
loading...
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan memanggil KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman . Pemanggilan ini berkaitan dengan beredarnya video Dudung yang tengah memberikan arahan kepada prajuritnya berkaitan dengan ucapan Effendi Simbolon.
"Iya kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa ini penting ya," kata anggota MKD DPR Maman Imanul Haq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Adapun surat pemanggilan akan dikirimkan dalam waktu dekat. Dia berharap, pemanggilan ini dalam rangka untuk meredam potensi konflik. "Secepatnya (kirim surat) kalau kita dipandang itu penting untuk meredam ya. Jangan sampai video itu semakin meresahkan lalu terjadi konflik horizontal," ujarnya.
Baca juga: KSAD Dudung Maafkan Effendi Simbolon
Legislator PKB itu turut menyoroti video pernyataan Dudung yang ditujukan kepada para prajurit TNI. Menurutnya jika memang ada ketersinggungan dengan DPR, seharusnya Dudung tidak perlu membuat pernyataan terkait kepada jajaran.
"Ke bawahannya untuk dalam tanda kutip melawan DPR. DPR kan sebenarnya tidak perlu dilawan. DPR hanya perlu diperkuat argumen, beradu argumen lah di sini," pungkasnya.
"Iya kita sudah ngobrol-ngobrol bahwa ini penting ya," kata anggota MKD DPR Maman Imanul Haq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Adapun surat pemanggilan akan dikirimkan dalam waktu dekat. Dia berharap, pemanggilan ini dalam rangka untuk meredam potensi konflik. "Secepatnya (kirim surat) kalau kita dipandang itu penting untuk meredam ya. Jangan sampai video itu semakin meresahkan lalu terjadi konflik horizontal," ujarnya.
Baca juga: KSAD Dudung Maafkan Effendi Simbolon
Legislator PKB itu turut menyoroti video pernyataan Dudung yang ditujukan kepada para prajurit TNI. Menurutnya jika memang ada ketersinggungan dengan DPR, seharusnya Dudung tidak perlu membuat pernyataan terkait kepada jajaran.
"Ke bawahannya untuk dalam tanda kutip melawan DPR. DPR kan sebenarnya tidak perlu dilawan. DPR hanya perlu diperkuat argumen, beradu argumen lah di sini," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
