Hasto: Perspektif Geopolitik Bisa Jadi Penentuan Visi dan Misi Capres 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemikiran geopolitik Soekarno dinilai penting digunakan untuk menghadapi masalah hari ini, terlebih melihat situasi global yang terjadi. Sebab, dalam pemikiran geopolitik Soekarno, didasari pada ideologi Pancasila bertujuan untuk membangun tata dunia baru.
Hal tersebut dikatakan oleh Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema 'Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri' yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan. Dia menilai inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin.
Dia menambahkan, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini. "Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini," kata Hasto.
Menurutnya, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi, kata dia, dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Dia mengatakan, membangun industri pertahanan negara itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional terhadap pertahanan negara. "Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahanan negara," tuturnya.
Kendati demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai, sains dan teknologi. "Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat," kata Hasto.
Hasto juga mengingatkan dalam membangun industri pertahanan, maka perlu melihat gambaran perang masa depan. "Karena kalau berbicara kepentingan pertahanan masa depan, dari aspek kepemimpinan intelektual misalnya, melihat apakah kita akan seperti India membangun kapal induk sendiri, atau kita akan menggunakan suatu pertahanan yang menggunakan technology based karena wilayah kita kepulauan sehingga teknologi menggunakan drone dan utilisasi teknologi berbasis C5ISR yang barangkali akan lebih efektif misalnya," ungkapnya.
Maka itu, Hasto berharap perspektif geopolitik dengan ketahanan negara ini harus menjadi diskursus menjadi penentuan visi dan misi calon presiden 2024 yang akan datang. "Karena ilmu pertahanan negara ini bukan ilmunya militer saja. Ini berkaitan dengan survival kita sebagai bangsa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sehingga harus ada suatu penyadaran secara menyeluruh tentang pentingnya ilmu pertahanan di dalam pengambilan kebijakan strategis dalam membangun seluruh instrument of power kita," tegas Hasto.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru mengatakan, memang untuk mempunyai teknologi pertahanan untuk masa depan atau seperti drone, dibutuhkan industri pertahanan yang sehat. Selain itu, juga harus mempunyai electronic engine dan material industrinya yang kuat.
Kemhan dan PTDI sudah memulainya sehingga bisa dijadikan modal. "Melibatkan lembaga riset dan asosiasi. Contohnya untuk satelite support bisa melibatkan BRIN," jelas Robert.
Akademisi Universitas Binus Currie Maharani Savitri menegaskan, memang untuk menguatkan industri pertahanan, harus mengoptimalkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kita. "PR bagi kita sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan untuk menyerap teknologi. Memperbaiki perencanaan industri pertahanan kita," jelas Currie.
Direktur Utama Defend Id Bobby Rasyidin menyebut dalam memilih mitra kerja sama untuk industri pertahanan harus dicermati betul. Bukan hanya memberi manfaat bagi kita sendiri, tapi juga untuk ekonomi. "Artinya disamping bisa memberikan bantuan teknologi kepada kita tentunya mitra ini bisa menjadi sebagai bagian dari supply chain mereka sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita dalam negeri," jelas Bobby.
Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membangun industri pertahanan. Meski demikian, tak lepas untuk membangun kerja sama dengan pihak lain.
Karenanya, diharapkan FGD ini bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pihaknya. "Kita harapkan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, saran-saran sedemikian rupa dari FGD ini paling tidak sebagai sosialisasi untuk peserta tapi bagi kami ini akan menjadi modal dan masukan yang penting di dalam perumusan berkaitan kerja sama nantinya," kata Alex.
Hal tersebut dikatakan oleh Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema 'Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri' yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan. Dia menilai inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin.
Dia menambahkan, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini. "Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini," kata Hasto.
Menurutnya, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi, kata dia, dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Dia mengatakan, membangun industri pertahanan negara itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional terhadap pertahanan negara. "Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahanan negara," tuturnya.
Kendati demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai, sains dan teknologi. "Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat," kata Hasto.
Hasto juga mengingatkan dalam membangun industri pertahanan, maka perlu melihat gambaran perang masa depan. "Karena kalau berbicara kepentingan pertahanan masa depan, dari aspek kepemimpinan intelektual misalnya, melihat apakah kita akan seperti India membangun kapal induk sendiri, atau kita akan menggunakan suatu pertahanan yang menggunakan technology based karena wilayah kita kepulauan sehingga teknologi menggunakan drone dan utilisasi teknologi berbasis C5ISR yang barangkali akan lebih efektif misalnya," ungkapnya.
Maka itu, Hasto berharap perspektif geopolitik dengan ketahanan negara ini harus menjadi diskursus menjadi penentuan visi dan misi calon presiden 2024 yang akan datang. "Karena ilmu pertahanan negara ini bukan ilmunya militer saja. Ini berkaitan dengan survival kita sebagai bangsa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sehingga harus ada suatu penyadaran secara menyeluruh tentang pentingnya ilmu pertahanan di dalam pengambilan kebijakan strategis dalam membangun seluruh instrument of power kita," tegas Hasto.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru mengatakan, memang untuk mempunyai teknologi pertahanan untuk masa depan atau seperti drone, dibutuhkan industri pertahanan yang sehat. Selain itu, juga harus mempunyai electronic engine dan material industrinya yang kuat.
Kemhan dan PTDI sudah memulainya sehingga bisa dijadikan modal. "Melibatkan lembaga riset dan asosiasi. Contohnya untuk satelite support bisa melibatkan BRIN," jelas Robert.
Akademisi Universitas Binus Currie Maharani Savitri menegaskan, memang untuk menguatkan industri pertahanan, harus mengoptimalkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kita. "PR bagi kita sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan untuk menyerap teknologi. Memperbaiki perencanaan industri pertahanan kita," jelas Currie.
Direktur Utama Defend Id Bobby Rasyidin menyebut dalam memilih mitra kerja sama untuk industri pertahanan harus dicermati betul. Bukan hanya memberi manfaat bagi kita sendiri, tapi juga untuk ekonomi. "Artinya disamping bisa memberikan bantuan teknologi kepada kita tentunya mitra ini bisa menjadi sebagai bagian dari supply chain mereka sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita dalam negeri," jelas Bobby.
Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membangun industri pertahanan. Meski demikian, tak lepas untuk membangun kerja sama dengan pihak lain.
Karenanya, diharapkan FGD ini bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pihaknya. "Kita harapkan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, saran-saran sedemikian rupa dari FGD ini paling tidak sebagai sosialisasi untuk peserta tapi bagi kami ini akan menjadi modal dan masukan yang penting di dalam perumusan berkaitan kerja sama nantinya," kata Alex.
(rca)