Mengelola Daya Beli dalam Pusaran Inflasi

Data mencatat bahwa inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan yang signifikan akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Kenaikan harga makanan dan energi menggerek inflasi bergerak naik, bahkan berpotensi pada kisaran yang anomali bagi inflasi pangan. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah saat ini untuk mengendalikan harga pangan demi menjaga inflasi berada di ambang batas wajar.

Tak dimungkiri bahwa sektor energi dan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi. Sehingga kebijakan untuk meminimalisasi dampak kenaikan tersebut mutlak perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat. Pemerintah secara intens perlu memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Implementasi strategi dapat difokuskan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.

Di samping menjaga pasokan pangan nasional, pemerintah juga perlu menjaga daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah ancaman inflasi, mengingat jumlah mereka yang sangat massif. Perbaikan disisi supply jaminan bahan baku, bantuan keuangan/kredit, seharusnya terus dijaga. Walaupun demikian, inovasi, kreativitas, adalah kunci utama bagi UMKM untuk bertahan.

Kebijakan Fiskal yang Komprehensif
Proses pemulihan ekonomi Indonesia, setelah terdampak pandemi, sedang berjalan dengan capaian yang sangat baik. Perkembangan sejumlah indikator ekonomi sudah berada di jalur yang benar, pun pemulihan ekonomi yang dirasakan masyarakat mulai menggeliat. Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2022 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Rata-rata IKK triwulan II 2022 tercatat sebesar 123,4, lebih tinggi dari 114,6 pada triwulan I 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini pada semua aspek, yaitu ketersediaan lapangan kerja, kegiatan usaha, dan penghasilan.

Kebijakan pemerintah saat ini, tidak hanya fokus pada menahan dan bahkan menambah daya beli masyarakat, melalui BLT kepada masyarakat terdampak, hal yang sama juga dilakukan oleh pemda, sehingga cakupan akan semakin luas. Konsepsi ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk membeli produk-produk UMKM yang ada disekitar wilayahnya. Bagaimana jika lokasi jauh?

Maka pemerintah (kementrian atau dinas di daerah) bisa menciptakan pasar dadakan (seperti pasar rakyat) yang berpindah-pindah dengan menjual produk UMKM yang ada di wilayah tersebut. Secara umum, pemerintah menjaga daya beli, mendukung peningkatan produksi serta mempertemukan mereka di pasar yang disiapkan oleh pemerintah, sebagai kebeijakan fiskal yang komprehensif (menjaga supply, menjaga daya beli serta menciptakan pasar).

Berjalan di tengah badai inflasi bukanlah hal mudah. Pemerintah (baik pusat dan daerah) serta Bank Indonesia, perlu terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi agar inflasi tetap terjaga sesuai kisaran sasarannya. Informasi dan ekspektasi yang positif terhadap perekonomian, akan mendorong masyarakat mematuhi kebijakan yang diambil pemerintah.

Sangat pemerintah tampil didepan dan menyatakan bahwa pemerintah betul-betul menjaga kesejahteraan masyarakat, tidak perlu ada panic buying tetap terus bergotong royong, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat lain, perlu terus digalakkan. Bagi masyarakat Indonesia, ini bukan yang pertama yang dihadapi, bangsa ini sudah teruji dan akan terus menjadi lebih baik, dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju. Semoga.

Baca Juga: koran-sindo.com