BEM UI Sesalkan Pemerintah Naikkan Harga BBM, Kritik Penyaluran yang Salah Sasaran
loading...
Melki Sedek Huang menyayangkan pemerintah nekat menaikkan harga BBM bersubsidi saat harga minyak dunia berangsur turun. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang menyoroti penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang selama ini salah sasaran. Menurut dia, hal ini aneh dan menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah.
"Padahal, permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi," ujar Melki, Selasa (13/9/2022).
Ia menyebutkan kurangnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi membuat lonjakan konsumsi yang tidak tepat sasaran dan pada ujungnya merugikan masyarakat dan memboroskan APBN pemerintah.
"Sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan dan masih terjadinya defisit antara penawaran dan permintaan BBM di Indonesia yang belum diselesaikan oleh pemerintah selama ini," tuturnya.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah mulai turunnya harga minyak dunia serta tidak berpikir panjang terhadap dampaknya pada masyarakat luas juga disayangkan BEM UI.
"Selain itu, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah di tengah krisis energi global juga sangat disayangkan terjadi karena dilakukan di saat harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan harga dan diproyeksikan akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 mendatang," pungkas Melki.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Pertalite yang naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 30,72% dan solar subsidi (Bio Solar) yang naik dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 32,03%.
Hal ini mulai berdampak terhadap semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi serta jasa lain. Sejumlah elemen masyarakat baik dari buruh, mahasiswa, transportasi online, ormas Islam dan daerah melaksanakan aksi unjuk rasa di berbagai daerah akibat dampak dari kenaikan BBM tersebut.
"Padahal, permasalahan utama terkait BBM di Indonesia lebih bersifat struktural, seperti kurangnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi," ujar Melki, Selasa (13/9/2022).
Ia menyebutkan kurangnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi membuat lonjakan konsumsi yang tidak tepat sasaran dan pada ujungnya merugikan masyarakat dan memboroskan APBN pemerintah.
"Sehingga tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan dan masih terjadinya defisit antara penawaran dan permintaan BBM di Indonesia yang belum diselesaikan oleh pemerintah selama ini," tuturnya.
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah mulai turunnya harga minyak dunia serta tidak berpikir panjang terhadap dampaknya pada masyarakat luas juga disayangkan BEM UI.
"Selain itu, kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah di tengah krisis energi global juga sangat disayangkan terjadi karena dilakukan di saat harga minyak mentah dunia mengalami tren penurunan harga dan diproyeksikan akan terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 mendatang," pungkas Melki.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022. Pertalite yang naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 30,72% dan solar subsidi (Bio Solar) yang naik dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter atau mengalami kenaikan harga sebesar 32,03%.
Hal ini mulai berdampak terhadap semakin melonjaknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi serta jasa lain. Sejumlah elemen masyarakat baik dari buruh, mahasiswa, transportasi online, ormas Islam dan daerah melaksanakan aksi unjuk rasa di berbagai daerah akibat dampak dari kenaikan BBM tersebut.
(muh)
Lihat Juga :
