Balas Dudung soal RDP Tak Jelas, Effendi Beri Komentar Menohok: Presiden Aja Gak Begitu!

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon membalas pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, yang menyebut rapat di DPR tidak fokus dan pertanyaannya tidak jelas.

Hal itu disampaikan Dudung merespons pernyataan Effendi mengenai disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung. Effendi menegaskan, TNI harus semakin matang, patuh dan memahami kelembagaan DPR. Jadi tidak boleh sembarangan mengatakan seperti itu.

"Era ke sini harus semakin matang dong TNI. Harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Enggak boleh begitu," kata Effendi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Bahkan, kata Effendi, sekelas Presiden pun tidak berani mengatakan demikian mengenai DPR."Presiden saja enggak berani ngomong gitu," tegasnya.
Selain itu, Effendi menuturkan, dirinya tidak dalam posisi berpihak baik kepada Andika maupun Dudung. Namun, dia mengingatkan kerentanan TNI jika terjadi polarisasi. Contoh paling nyata adalah polarisasi pilkada, yang membuat orang sampai mati. "Kalau itu terjadi di TNI, apalagi ada niat orang memberikan kebebasan hak politik kepada TNI, prajurit, dan sebagainya," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Effendi, Presiden Jokowi perlu turun tangan, jangan sampai berpikiran bahwa disharmoni ini berlangsung dalam waktu yang lama. Dan jangan sampai disharmoni antara Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berulang.

"Harus, jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama. Bukan hanya zaman Pak Andika, Pak Dudung. Pak Moeldoko dengan Pak Gatot. Kan berulang," ujarnya.

"Tapi engggak boleh. Ada apa. Memang manajemen konflik ini kan kadang-kadang suka dipakai juga untuk tidak terjadi konsolidasi kekuatan," sambung Effendi.
Effendi juga memohon agar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bisa menengahi karena berkaitan juga.

"Saya mohon Pak Menhan untuk bisa menengahi. Karena ada kaitannya juga sama dia. Contoh soal Akmil itu. Ada juga Menhan bukan kewenanangannya ikut memberikan rekomendasi akhirnya membuat penafsiran terhadap ketentuan itu kan menjadi subjektif," sarannya.

Selain itu, kata dia, perlu juga dilakukan evaluasi kenapa disharmoni antar jenderal di TNI ini sering terjadi."Ya nanti biar semua bisa mengevaluasi," ucapnya.