Harga BBM Naik, Mahasiswa dan Pelajar Persis Khawatir Muncul Krisis Baru
Minggu, 04 September 2022 - 16:06 WIB
loading...
Langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dikecam PP Hima Persis, PP Himi Persis, dan Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI). Kenaikan harga BBM dikhawatirkan memunculkan krisis baru. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pada Sabtu (3/9/2022) dikecam PP Hima Persis, PP Himi Persis, dan PP Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI). Kenaikan harga BBM dikhawatirkan memunculkan krisis baru.
Menurut Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam ( Hima Persis ) Ilham Nurhidayatullah, kenaikan harga BMM di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat setelah badai Covid-19 selama dua tahun lebih, tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.
"Kebijakan ini justru akan berdampak serius bagi kelompok ekonomi menengah dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, kondisi pasar nasional juga belum terlihat stabil. Harga minyak goreng yang belum kembali pada harga normal seperti sebelum kelangkaan, harga telur yang juga tengah naik merupakan beberapa fakta yang dihadapi masyarakat kini," jelas Ilham dalam siaran persnya, Minggu (4/9/2022).
Bersama Ketua Umum PP Himi Persis Anisa Nurhakim dan Ketua Umum PP IPPI Luthfi Anbar Fauziah, pihaknya mengeluarkan tiga pernyataan terkait kenaikan harga BBM ini. Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kedua, meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem distribusi BBM subsidi. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM pun akan berdampak pada biaya transportasi logistik. Diperkirakan, harga bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya akan berdampak naik sampai 30% dari harga normal. "Hal ini tentu berdampak pada daya beli rumah tangga," demikian pernyataan tersebut.
Lihat Juga: Tarif Bus AKAP Naik Hingga 30 Persen Akibat Kenaikan Harga BBM
Bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan kepada rakyat miskin bukanlah solusi dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat yang semakin menurun dapat mengakibatkan kelompok ekonomi menengah akan downgrade menjadi kelompok miskin baru. "Petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pelajar, dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu serta masyarakat umum adalah korban langsung dari kebijakan ini," tambah bunyi pernyataan tersebut.
Menurut Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam ( Hima Persis ) Ilham Nurhidayatullah, kenaikan harga BMM di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat setelah badai Covid-19 selama dua tahun lebih, tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.
"Kebijakan ini justru akan berdampak serius bagi kelompok ekonomi menengah dan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, kondisi pasar nasional juga belum terlihat stabil. Harga minyak goreng yang belum kembali pada harga normal seperti sebelum kelangkaan, harga telur yang juga tengah naik merupakan beberapa fakta yang dihadapi masyarakat kini," jelas Ilham dalam siaran persnya, Minggu (4/9/2022).
Bersama Ketua Umum PP Himi Persis Anisa Nurhakim dan Ketua Umum PP IPPI Luthfi Anbar Fauziah, pihaknya mengeluarkan tiga pernyataan terkait kenaikan harga BBM ini. Pertama, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Kedua, meminta pemerintah melakukan perbaikan sistem distribusi BBM subsidi. Ketiga, mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM pun akan berdampak pada biaya transportasi logistik. Diperkirakan, harga bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya akan berdampak naik sampai 30% dari harga normal. "Hal ini tentu berdampak pada daya beli rumah tangga," demikian pernyataan tersebut.
Lihat Juga: Tarif Bus AKAP Naik Hingga 30 Persen Akibat Kenaikan Harga BBM
Bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan kepada rakyat miskin bukanlah solusi dalam mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Daya beli masyarakat yang semakin menurun dapat mengakibatkan kelompok ekonomi menengah akan downgrade menjadi kelompok miskin baru. "Petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pelajar, dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu serta masyarakat umum adalah korban langsung dari kebijakan ini," tambah bunyi pernyataan tersebut.
