Pengamat: Anggaran Subsidi BBM Bisa Dialihkan untuk Kesehatan dan Pendidikan
Sabtu, 27 Agustus 2022 - 21:18 WIB
loading...
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebaiknya dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebaiknya dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. Penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah yang tepat.
"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangannya, Sabtu (27/8/2022). Baca juga: BBM Bersubsidi Sulit Didapat, Ratusan Nelayan di Medan Tidak Melaut
Menurut dia, beban keuangan negara semakin berat jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan. Beban kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada badan usaha saat ini sangat besar kurang lebih Rp502 triliun.
Dia pun memperkirakan butuh kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN. Dia melanjutkan, penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan Solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter.
"Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," imbuhnya.
"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha. Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangannya, Sabtu (27/8/2022). Baca juga: BBM Bersubsidi Sulit Didapat, Ratusan Nelayan di Medan Tidak Melaut
Menurut dia, beban keuangan negara semakin berat jika tidak ada pengurangan subsidi bisa dipastikan. Beban kompensasi yang harus dibayarkan negara kepada badan usaha saat ini sangat besar kurang lebih Rp502 triliun.
Dia pun memperkirakan butuh kurang lebih Rp65 triliun untuk menambah beban subsidi BBM dan kompensasi sampai akhir tahun ini jika tidak ada pembatasan atau ruang fiskal yang cukup kuat untuk APBN. Dia melanjutkan, penambahan kuota untuk Pertalite kurang lebih 5 juta kiloliter dan Solar subsidi kurang lebih 1,5 juta kiloliter.
"Dengan adanya pengurangan beban subsidi ini, maka bisa dipastikan akan sangat membantu keuangan negara," imbuhnya.
Lihat Juga :
