Perlu Sinergitas untuk Melindungi UMKM dari Peredaran Obat dan Makanan Ilegal
Senin, 22 Agustus 2022 - 17:22 WIB
loading...
Perangkat hukum dan sinergitas yang massif di antara stakeholders sangat penting dalam melindungi pelaku UMKM dari peredaran makanan dan obat ilegal melalui cross-border e-commerce. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perangkat hukum dan sinergitas yang massif di antara stakeholders sangat penting dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari peredaran makanan dan obat ilegal melalui cross-border e-commerce .
Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk "Literasi Pencegahan Obat dan Makanan Ilegal Melalui Cross-Border E-Commerce" yang diselenggarakan Sobat Cyber Indonesia dan Siberkreasi beberapa waktu lalu.
Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ivan Fithriyanto mengatakan, ada berbagai payung hukum yang mencegah peredaran itu di antaranya, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronika, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha dalam PMSE, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca juga: Kemenkominfo Diminta Atasi Peredaran Makanan dan Obat Ilegal di E-Commerce
“PP Nomor 80 Tahun 2019 bertujuan untuk membangun Consumer Trust dan Confidence dengan meyediakan kapasitas dan perlindungan hukum, kesempatan berusaha bagi semua pihak, equal level playing field dan pengutamaan serta perlindungan kepentingan nasional dan UMKM,” jelas Ivan.
Baca juga: Demi Perlindungan Konsumen, Perdagangan Lintas Negara di E-Commerce Perlu Dibatasi
Permendag Nomor 50 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha dalam berusaha bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sekaligus perlindungan kepada konsumen.
“Di Permendag ini ada kewajiban izin usaha bagi pelaku usaha PMSE, bagi pedagang dalam negeri, bagi PMSE dan PSP dalam negeri, bagi PMSE luar negeri. Sedangkan perizinan PMSE dibutuhkan untuk proses identifikasi palaku usaha PMSE, mendukung pembinaan dan pengawasan, dasar penyusunan kebijakan,” bebernya.
Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Barry Fauzi menuturkan peran lembaganya dalam melindungi UMKM dari praktik-praktik perdagangan ilegal melalui e-commerce. Barry menjelaskan tantangan UMKM Indonesia dalam bisnis e-commerce dalam iklim digitalisasi. Dalam pemaparannya, Barry juga menceritakan pengalaman cross border illegal yang terjadi di Indonesia.
“Tahun 2021 lalu, sempat viral praktik cross border ilegal yang masif di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hingga hari ini ditengarai praktik serupa masih terjadi,” jelas dia.
Menurut dia, pelaku UMKM masih memerlukan pelatihan yang berkaitan dengan berjualan melalui platform online, meski begitu, cukup banyak pelaku usaha yang sudah mampu menggunakan media daring sebagai lahan usaha
“Orientasi pasar bagi pelaku UMKM masih di lingkungan sekitar atau radius Kabupaten/Kota meskipun sudah ada yang berorientasi ekspor dalam jumlah kecil. Sesuai arahan presiden, kita harus melakukan perlindungan untuk UMKM, konsumen dan perlindungan platform,” ulasnya.
Di akhir penjelasannya, Ivan mengharapkan adanya sinergitas yang massif terutama dengan BPOM dalam melindungi UMKM dan konsumen. “Kita perlu percepatan penerbitan izin edar MD bersama BPOM yang telah ditandatangani perpanjangan MoU antara Kementerian KUKM dan BPOM dalam rangka meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, turut menjadi narasumber di antaranya Public Policy Analyst idea Virzah Syalvira, Ketua Bidang Industri PPAK Dewita Agus, Wakil Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok, Partnership & Strategic Mafindo Dewi Sari dan Founder Sobat Cyber Indonesia Al Akbar Rahmadillah.
Hal itu terungkap dalam webinar bertajuk "Literasi Pencegahan Obat dan Makanan Ilegal Melalui Cross-Border E-Commerce" yang diselenggarakan Sobat Cyber Indonesia dan Siberkreasi beberapa waktu lalu.
Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ivan Fithriyanto mengatakan, ada berbagai payung hukum yang mencegah peredaran itu di antaranya, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronika, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha dalam PMSE, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca juga: Kemenkominfo Diminta Atasi Peredaran Makanan dan Obat Ilegal di E-Commerce
“PP Nomor 80 Tahun 2019 bertujuan untuk membangun Consumer Trust dan Confidence dengan meyediakan kapasitas dan perlindungan hukum, kesempatan berusaha bagi semua pihak, equal level playing field dan pengutamaan serta perlindungan kepentingan nasional dan UMKM,” jelas Ivan.
Baca juga: Demi Perlindungan Konsumen, Perdagangan Lintas Negara di E-Commerce Perlu Dibatasi
Permendag Nomor 50 Tahun 2020 bertujuan untuk memberikan panduan kepada pelaku usaha dalam berusaha bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sekaligus perlindungan kepada konsumen.
“Di Permendag ini ada kewajiban izin usaha bagi pelaku usaha PMSE, bagi pedagang dalam negeri, bagi PMSE dan PSP dalam negeri, bagi PMSE luar negeri. Sedangkan perizinan PMSE dibutuhkan untuk proses identifikasi palaku usaha PMSE, mendukung pembinaan dan pengawasan, dasar penyusunan kebijakan,” bebernya.
Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Barry Fauzi menuturkan peran lembaganya dalam melindungi UMKM dari praktik-praktik perdagangan ilegal melalui e-commerce. Barry menjelaskan tantangan UMKM Indonesia dalam bisnis e-commerce dalam iklim digitalisasi. Dalam pemaparannya, Barry juga menceritakan pengalaman cross border illegal yang terjadi di Indonesia.
“Tahun 2021 lalu, sempat viral praktik cross border ilegal yang masif di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hingga hari ini ditengarai praktik serupa masih terjadi,” jelas dia.
Menurut dia, pelaku UMKM masih memerlukan pelatihan yang berkaitan dengan berjualan melalui platform online, meski begitu, cukup banyak pelaku usaha yang sudah mampu menggunakan media daring sebagai lahan usaha
“Orientasi pasar bagi pelaku UMKM masih di lingkungan sekitar atau radius Kabupaten/Kota meskipun sudah ada yang berorientasi ekspor dalam jumlah kecil. Sesuai arahan presiden, kita harus melakukan perlindungan untuk UMKM, konsumen dan perlindungan platform,” ulasnya.
Di akhir penjelasannya, Ivan mengharapkan adanya sinergitas yang massif terutama dengan BPOM dalam melindungi UMKM dan konsumen. “Kita perlu percepatan penerbitan izin edar MD bersama BPOM yang telah ditandatangani perpanjangan MoU antara Kementerian KUKM dan BPOM dalam rangka meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan KUMKM,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, turut menjadi narasumber di antaranya Public Policy Analyst idea Virzah Syalvira, Ketua Bidang Industri PPAK Dewita Agus, Wakil Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok, Partnership & Strategic Mafindo Dewi Sari dan Founder Sobat Cyber Indonesia Al Akbar Rahmadillah.
(cip)
Lihat Juga :
