Masalah Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana

Diperlukan kebijakan pemerintah termasuk aparatur penegak hukum selama terjadi peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kegiatan tersebut. Yang dimaksud dengan kebijakan terkait pengelolaan tersebut antara lain konsistensi pengelolaan bidang kegiatan strategis, baik dalam konsep, arah, dan misi maupun dalam pengawasan atas pelaksanaan pengelolaannya sehingga pengawasan yang ketat dapat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum.

Di sisi lain aparatur hukum harus memahami politik hukum pemerintah atas bidang-bidang strategis tersebut, termasuk ikut mendampingi proyek-proyek strategis dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Strategi pencegahan dalam hal ini lebih utama dari strategi represif yang memiliki implikasi luas terhadap bidang sosial dan ekonomi sehingga kontraproduktif bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Di antara dua strategi, preventif dan represif, tersebut terdapat opsi strategi lain, yaitu strategi represif tanpa penuntutan pidana dengan syarat tertentu atau strategi preventive detention dengan jaminan. Kedua strategi tersebut bertujuan menegakkan prinsip business judgment rule (BJR), yaitu penegakan etika pelaku usaha dalam berbisnis yang merupakan pendekatan primum remedium dengan pendekatan penal sebagai ultimum remedium. Dua pendekatan tersebut diserahkan kepada pelaku usaha, pendekatan mana yang terbaik bagi dirinya dan perusahaannya, juga kepada petinggi hukum, yakni Jaksa Agung sebagai pemutus terakhir dari strategi tersebut.

Strategi preventive detention perlu diterapkan terhadap korporasi yang diduga kuat telah diperoleh bukti permulaan cukup melakukan tindak pidana berdampak signifikan dan meluas sebagai shock-teraphy yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan dan perampasan aset korporasi. Strategi yang dikemukakan di atas merupakan alternatif solusi yang dianggap terbaik saat ini khusus yang terjadi di Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis serta beberapa negara anggota Uni Eropa seperti Belanda yang dikenal dengan deferred prosecution agreement/DPA atau non-prosecution agreement/NPA.

Praktik DPA adalah terdakwa wajib membayar denda sebagai penalti dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum serta kooperatif di bawah supervisi dan audit yang ditentukan oleh kejaksaan. Tiga syarat di mana strategi represif tidak lagi dianggap merupakan ultimum, tetapi sebaliknya primum remedium jika (a) kerugian tidak dapat dipulihkan, terdakwa residivis, dan korban sangat besar (De Blunt); termasuk track-record korporasi dan pengurusnya secara individual.

Mengikuti perkembangan politik hukum di tiga negara di atas, selayaknya juga di dalam UU Tipikor dan UU TPPU dimasukkan ketentuan mirip dengan DPA atau NPA, dilengkapi dengan penyitaan aset korporasi tanpa penuntutan (non-criminal based forfeiture).

Era Reformasi 1998, gerakan antikorupsi dengan tujuan zero tolerance against corruption dengan cara represif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan tujuan ekstrem semaksimal mungkin memiskinkan koruptor telah tidak lagi relevan dengan perkembangan situasi ekonomi, sosial, dan politik di era globalisasi saat ini.